Ahok Curiga PNS DKI Gelembungkan Anggaran

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus melakukan pembenahan birokrasi dan transparansi anggaran. Bila sebelumnya sempat menyeruak soal anggaran siluman, kini Ahok, sapaan akrab Basuki, mencurigai dan menyoroti dugaan adanya mark up anggaran untuk harga satuan.

"Setelah kita tutup APBD siluman itu, kita mau beresin eksekutif. Eksekutif selalu berlindung di konsultan, mereka selalu naikin harga satuan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6).

Bila dibandingkan dengan swasta, harga satuan yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dianggap terlalu mahal. Ahok mencurigai adanya oknum SKPD yang masih mengharapkan komisi dari pembangunan yang dilakukan sehingga semakin besar harga bangunan, maka semkain tinggi pula komisi yang diperoleh.

"Kemungkinan ada komisi. Makanya makin mahal komisi makin gede. Setop lah daripada ngabisin duit tidak karuan," katanya.

Ke depan, Ahok menegaskan akan menstafkan PNS yang mempersulit pembebasan lahan. Tak hanya itu, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) juga akan dihapuskan. Penghapusan TKD terhadap pejabat yang distafkan bisa menghemat anggaran hingga Rp 5-6 triliun.

"Saya sudah minta BKD kalau pejabat tidak mau beli lahan (persulit). Pejabat itu niatnya main. Jangan taruh di SKPD tapi di Badan Diklat. TKD hapus jadi kita bisa hemat TKD sampai Rp 5-6 triliun," kata Ahok. (beritajakarta.com)

Editor : Eben Ezer Siadari