Amnesty Kecam Hukuman Mati terhadap Jurnalis di Yaman

DUBAI, SATUHARAPAN.COM - Deputi Direktur Penelitian di kantor regional Amnesty Internasional Beirut, Samah Hadid, mengatakan hukuman mati terhadap jurnalis Yahya al-Jubaihi harus segera dibatalkan karena hukuman tersebut memalukan dan persidangan tersebut secara terang-terangan tidak adil.

“Mereka harus memastikan dia disidang dalam proses yang sesuai dengan standar pengadilan internasional yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati, atau dibebaskan,” kata Hadid seperti disampaikan dalam situs resmi mereka amnesty.org, hari Kamis (13/4).

“Kami juga sangat khawatir tentang sepuluh wartawan lainnya yang telah ditahan secara sewenang-wenang oleh pasukan Huthi tanpa tuduhan atau pengadilan selama hampir dua tahun,” katanya.

Amnesty meminta juga supaya para jurnalis tersebut harus diizinkan untuk menghubungi keluarga mereka.

“Jika mereka tidak segera didakwa dengan pelanggaran kriminal dan dituntut di pengadilan yang adil, mereka harus dibebaskan tanpa penundaan.”

Sementara itu, kelompok Reporters Without Borders (RSF), hari Jumat (14/4), mengatakan pihaknya “terkejut” dengan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap jurnalis veteran oleh sebuah pengadilan di ibu kota Yaman yang dikuasai pemberontak.

Sebelumnya, pengadilan di Sanaa, yang dikendalikan oleh pemberontak Huthi, pada hari Kamis (13/4) menghukum Yahia al Jubaihi atas spionase yang dilakukan untuk Arab Saudi.

Kelompok tersebut mengatakan, bahwa itu adalah hukuman mati pertama yang dikeluarkan terhadap seorang jurnalis di Yaman.

“Hukuman mati yang diberlakukan oleh Huthi menetapkan preseden berbahaya bagi jurnalis di Yaman,” ujar Alexandra El Khazen, kepala RSF di Timur Tengah.

“Dikeluarkan di akhir persidangan yang tidak adil, itu adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Kami mendesak pemimpin Huthi untuk membebaskan jurnalis ini,” katanya.

Kelompok Huthi berasal dari minoritas Zaidi Syiah Yaman yang tinggal di Yaman utara.

Sejak Maret 2015, Arab Saudi memimpin serangan militer mematikan terhada Huthi dan sekutu mereka di negara tetangganya itu.

Huthi, yang didukung oleh pasukan loyalis mantan presiden Ali Abdullah Saleh, mengendalikan seluruh lembaga pemerintahan di Sanaa sejak mereka merebut ibu kota pada September 2014.

Editor : Melki Pangaribuan