Anggota DPR Ini Minta Kemiskinan Tidak Jadi Dagangan Pejabat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Maman Imanulhaq, berpendapat gema kesederhanaan yang dikumandangkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, belum sepenuhnya dijiwai oleh seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air.

Terbukti, menurutnya, Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Data Kemiskinan Wilayah Barat diselenggarakan di Jakarta Conventioin Center, Kawasan Senayan, Jakarta, hari Kamis (11/2). Rapat tersebut dihadiri para pejabat tinggi dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, Komisi VIII DPR, serta bupati/walikota sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa

"Semangat kerja dan empati pada persoalan kerakyatan yang seharusnya menjadi urat nadi para petinggi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, rupanya masih menjadi jargon kosong. Bagaimana tidak, jika persoalan kemiskinan, diangkat menjadi topik diskusi dan dilaksanakan di hotel mewah," kata Maman dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, hari Kamis (11/2).

Maman menilai, Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Data Kemiskinan Wilayah Barat merupakan topik pembahasan yang mulia, namun dilakukan dengan cara naif.  Sebab, menurutnya, mustahil membicarakan kemiskinan di tengah kemewahan dan menghasilkan rumusan yang berpihak pada masyarakat miskin.

"Apalagi semua seremoninya dilaksanakan dengan nuansa yang sarat hedonisme. Ada nyanyi-nyanyi para pejabat dengan band mewah, didampingi perempuan bergaun mentereng yang memandu suara. Ruangan berpendingin berhembus lembut membelai para petinggi negeri yang belum lagi membahas data kemiskinan," ucap polikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Maman pun mengecam kegiatan rapat tersebut. Dia meminta kemiskinan tidak hanya dijadikan angka dan komoditas, tanpa memberikan solusi kemanusiaan.

Editor : Bayu Probo