Loading...
EKONOMI
Penulis: Prasasta Widiadi 13:09 WIB | Selasa, 16 September 2014

APJ Ajak Anak Kecil Unjuk Rasa di Kantor Gubernur DKI

APJ Ajak Anak Kecil Unjuk Rasa di Kantor Gubernur DKI
Warga yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (16/9) membawa anak kecil. (Foto-foto: Prasasta WIdiadi).
APJ Ajak Anak Kecil Unjuk Rasa di Kantor Gubernur DKI
Warga yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (16/9) membawa anak kecil. (Foto-foto: Prasasta WIdiadi).
APJ Ajak Anak Kecil Unjuk Rasa di Kantor Gubernur DKI
Warga yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (16/9) membawa anak kecil. (Foto-foto: Prasasta WIdiadi).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) mengikutsertakan beberapa anak berusia kira-kira di bawah lima tahun yang menjadi satu dengan warga Kebon Jeruk yang berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan pada Selasa (16/9).

Tercatat lebih dari sepuluh orang perempuan kira-kira usia paruh baya membawa serta anak mereka, ada yang berlarian satu persatu, ada yang mendekat ke ibunya saat orator dari APJ, Rio Ayudhia Putra meneriakkan yel-yel meminta Gubernur DKI dan wakilnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk menghentikan penggusuran.

Beberapa anak kecil berlalu lalang di belakang orang tua mereka yang hanya duduk-duduk di depan gerbang kantor gubernur, sembari membawa beberapa tulisan antara lain “Bangun Perumahan Untuk Rakyat Miskin” dan “Jakarta Baru = Penyingkiran Orang Miskin”.

Dalam tuntutannya, Rio menyerukan kepada Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama untuk menghentikan penggusuran di berbagi titik di Jakarta. Pihaknya menginginkan warga yang turut serta dalam demonstrasi, warga Kali Sekretaris, Kebon Jeruk RT 1/ RW 5, RT 2/RW 4, RT 1, RT 2, RT 7, dan RT 8 agar mendapat ganti rugi yang layak dan rumah susun (rusun) yang baik.

“Kini warga miskin di Kebon Jeruk akan dimusnahkan Jokowi (Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo) dan Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama) secara sepihak tanpa disertai solusi yang baik bagi warga. Kami minta saat ini 2.000 jiwa harus diurusi pemerintahan Jokowi dan Ahok,” kata Rio.

Rio mengemukakan warga yang Kali Sekretaris merupakan warga yang terkena rencana normalisasi sungai dan pelebaran jalan yang merupakan proyek bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan.

“Meski Jokowi-Ahok memperhalus kata penggusuran paksa menjadi memindahkan, menggeser atau merelokasi, namun esensinya tetap sama mengusir si miskin selaku biang kerok atas permasalahan kota, tetapi Jokowi dan Ahok jangan lupa karena rusun itu jauh dari layak dan merugikan warga dari aspek ekonomi, transportasi, aksesibilitas,” tambah Rio.    

“Kalau jadi dibongkar, maka sekitar 2.000 jiwa akan jadi gelandangan. Kami minta Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok menunda penggusuran tersebut,” Rio mengakhiri orasinya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home