AS Ajak Tokoh Agama RI Bicara Kebebasan Beragama di China

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengajak para tokoh agama di Indonesia untuk berbicara tentang persoalan kebebasan agama di China.

Mike Pompeo menuding Partai Komunis China (PKC) telah melakukan tindakan-tindakan yang mengancam kebebasan beragama di China. Hal tersebut disampaikan Pompeo ketika bertemu dengan organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Pompeo menyebut tindakan PKC yang tidak dapat dibenarkan antara lain memaksa muslim Uighur di China untuk makan daging babi selama Ramadan atau penghancuran pemakaman muslim.

"Tapi ancaman terbesar bagi masa depan kebebasan beragama adalah perang Partai Komunis China melawan orang-orang dari semua agama. Muslim, Budha, Kristen, dan praktisi Falun Gong," ujar Pompeo saat bertemu sejumlah tokoh GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020).

Pompeo menambahkan pihaknya telah mengetahui bahwa PKC telah berusaha meyakinkan Indonesia untuk tidak mempercayai informasi tentang penyiksaan terhadap muslim Uighur. Namun, kata dia, banyak laporan penelitian dan akademisi yang mendokumentasikan kejadian di Xinjiang, China.

Ia juga mengklaim telah bertemu dengan etnis Kazakh yang juga menjadi korban penahanan di Xinjiang.

"Ketika Anda mendengar cerita-cerita ini, tanya hati Anda. Lihat faktanya, dengarkan para penyintas dan keluarga mereka. Pikirkan tentang apa yang Anda ketahui tentang bagaimana pemerintah otoriter memperlakukan mereka yang menentang aturannya," tambah Pompeo.

Menurut Pompeo Indonesia memiliki potensi peran yang kuat dalam mempertahankan kebaikan, baik di kawasan maupun dunia. Hal tersebut telah terlihat dari peran Indonesia di berbagai organisasi seperti ASEAN, G20 dan Dewan Keamanan PBB.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas tidak menanggapi langsung seruan Mike Pompeo terkait kebebasan beragama di China. Namun, ia tetap menekankan urgensi laporan Komisi Hak yang Tidak Bisa Dicabut (Commission on Unalienable Rights atau CUR) Departemen Luar Negeri AS, yang telah dikajinya. Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.

"Kami berdiri, berupaya bersama orang-orang dengan tujuan yang baik untuk setiap keyakinan dan negara yang memelihara keadilan dan dunia yang harmonis dilandasi oleh asas saling menghormati akan hak yang setara dan kemanusiaan yang bermartabat," jelas Yaqut Cholil Qoumas dalam pertemuan dengan Pompeo di Jakarta.

Yaqut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia. Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia.

Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional. Apalagi, sebagian masyarakat internasional mempersepsikan Islam dengan tindakan kekerasan.

China Bantah Rampas Kebebasan Beragama

China melalui Konselor Politik Kedutaan Besar China untuk Indonesia Qiu Xinli, pada 2 Juni lalu, menyebut isu muslim Uighur saat Ramadan sebagai tipuan dan menyesatkan opini publik. Menurutnya, konstitusi China telah menetapkan warga negara mereka memiliki kebebasan beragama.

Bendera China berkibar di depan gereja Katolik di Desa Huangtugang, Provinsi Hebei, China, 30 September 2018.

"Pemerintah China menghormati dan melindungi kebebasan beragama dari semua kelompok etnis sesuai dengan hukum. Agama Islam telah diwariskan dan dikembangkan secara sehat di Xinjiang," jelas Qiu Xinli pada 2 Juni 2020 seperti dikutip dalam laman id.china-embassy.org.

Ia menambahkan Xinjiang memiliki lebih dari 20 ribu masjid, sekitar 29 ribu personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam. Selain itu, kata dia, pemerintah China juga menjamin hak dan memberikan pelayanan kepada Muslim China yang berziarah ke Mekkah. (VOA)