AS: Hong Kong Tak Memenuhi Syarat untuk Perlakuan Khusus

WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan bahwa Hong Kong tidak lagi memenuhi syarat perlakuan khusus berdasarkan hukum AS, dan berpotensi menghadapi pukulan telak terhadap statusnya sebagai pusat keuangan utama.

UU keamanan yang disahkan China adalah "hanya hal terbaru dari serangkaian tindakan" yang merusak kebebasan Hong Kong, katanya kepada Kongres, hari Rabu (27/5) "Tidak ada orang yang beralasan menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan," katanya.

UU keamanan dapat menjadi dasar agen intelijen China membangun markas di kota itu. Dan hubungan kedua negara adikuasa itu sebenarnya telah tegang atas klaim China di Laut China Selatan dan sengketa perdagangan. Pandemi virus corona juga menjadi masalah yang memperparah.

"Bisnis internasional menghadapi tekanan meningkatnya ketegangan antara AS dan China, tetapi pemberlakuan UU Keamanan China untuk Hong Kong dapat membawa ketegangan ke tingkat yang sama sekali baru," kata Tara Joseph, Presiden Kamar Dagang Amerika di Hong Kong. "Ini adalah waktu pertunjukan bagi Hong Kong," kata Joseph dalam komentar di harian South China Morning Post.

Nilai Sahan Turun

Presiden AS, Donald Trump, telah berjanji untuk bertindak atas Hong Kong, dengan pengumuman pada akhir pekan ini. Lebih dari 1.300 perusahaan AS memiliki kantor di kota itu, menyediakan sekitar 100.000 pekerjaan.

China mengatakan akan mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan untuk campur tangan asing ke dalam apa yang menurutnya adalah urusan internalnya.

Berita itu mendorong saham Hong Kong underperformed yang sebagian besar pasar Asia, dan ditutup 0,7% lebih rendah. Orang kaya China diperkirakan akan memarkir lebih sedikit dana di Hong Kong di tengah kekhawatiran bahwa UU keamanan dapat memungkinkan otoritas daratan untuk merebut kekayaan mereka, kata bankir dan sumber industri lainnya.

Kemungkinan tanggapan Trump dapat mencakup visa dan sanksi ekonomi, kata David Stilwell, Asisten Sekretaris Departemen Luar Negeri untuk Asia Timur. "Sanksi itu menyakitkan tetapi perlu," kata Agnes Chow dari kelompok pro-demokrasi Hong Kong, Demosisto.

Taiwan yang diklaim China, pada hari Kamis, berjanji untuk menjaga setiap orang Hong Kong yang melarikan diri, karena alasan politik, menawarkan bantuan pekerjaan hingga konseling. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti