Bank Dunia: Investor Nilai Politik Indonesia Kuat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Bank Dunia memandang dinamika politik domestik Indonesia terkini tidak akan terlalu memengaruhi iklim investasi karena calon investor memiliki pandangan bahwa politik Indonesia kuat dan sistem demokrasinya berfungsi.

Dalam peluncuran laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly) Bank Dunia edisi Januari 2017 di Jakarta, hari Selasa (17/1), Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, mengatakan perdebatan dan diskusi mengenai isu tertentu, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dan perkembangan politik terkini, menunjukkan bahwa demokrasi hidup dan berfungsi di Indonesia.

"Saya merasa para investor menyadari hal itu dan mereka akan memahami Indonesia sebagai republik yang kuat," kata Chavez.

Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri beberapa waktu lalu menyebutkan instabilitas politik pada tiga bulan terakhir 2016 mampu memberikan risiko ekonomi tersendiri, baik untuk jangka pendek dan jangka panjang.

"Jangka pendek terkait keamanan dan jangka panjangnya karena kemungkinan perubahan nilai yang tidak sesuai, misalnya, ultranasionalis dan pemahaman radikal agama yang belum tentu sesuai nilai bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi," tutur Yose.

Melalui laporannya, Bank Dunia menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan "buah" dari perbaikan kebijakan terkait investasi yang mampu meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) menjadi peringkat 91 di 2017 dari sebelumnya peringkat 106 (2016).

"Indonesia sekarang perlu bergerak melebihi perbaikan yang bersifat `quick win` dan mulai mengimplementasikan reformasi struktural jangka menengah untuk lebih meningkatkan iklim bisnisnya," tulis laporan tersebut.

Bank Dunia juga memandang Indonesia perlu melanjutkan rencana koordinasi dan pengawasan proses deregulasi melalui serangkaian paket kebijakan yang didesain untuk menunjang bisnis.

"Reformasi iklim investasi pemerintah telah mempermudah memulai dan menjalankan sebuah usaha. Tetapi agar investasi swasta bertambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, para pembuat kebijakan perlu bertindak sekarang terkait reformasi struktural jangka menengah," kata ekonom Bank Dunia Hans Anand Beck. (Ant)