Loading...
SAINS
Penulis: Francisca Christy Rosana 12:27 WIB | Jumat, 22 Mei 2015

“Banyak Orangtua Siswa Marah-marah Ingin Cairkan KJP”

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Francisca Christy Rosana)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Orang tua siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) DKI Jakarta, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mendatangi Bank DKI meluapkan kemarahan meminta dana KJP dicairkan. Sebab, Pemprov DKI membuat kebijakan baru, tidak dapat lagi mencairkan KJP secara kontan. Ahok, sapaan akrab Basuki, mendapati uang KJP disalahgunakan untuk belanja.

“Tahun ini saya temukan banyak penipuan, banyak yang dobel. Terus kami katakan nggak boleh tarik kontan, langsung nggak bersemangat orang ini (penerima KJP, Red). Saya tahu uang ini dibelanjakan ke mana,” kata Ahok saat dikonfirmasi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Bahkan, Ahok mencurigai ada rencana gerakan protes besar-besaran dari kalangan ibu, orangtua penerima KJP, untuk berunjuk rasa mengubah kebijakan baru yang diterapkan Pemprov DKI.

“Saya curiga, kenapa sampai Juni tidak beres. Kayaknya mereka mau mendemo saya lagi, tuh. Ibu-ibu digerakin, ngotot KJP mau tarik kontan, lima bulan atau enam bulan sekaligus,” ungkap Ahok dengan nada meninggi. 

Kendati KJP terlambat dicairkan hingga tujuh bulan, Pemprov DKI tidak akan mencairkannya secara kontan, untuk menghindari penyalahgunaan anggaran yang telah dihibahkan.

Data penerima KJP DKI Jakarta 2015 dikabarkan menurun. Pada 2014, penerima KJP tercatat 572.000 siswa, sedangkan pada 2015 tercatat 489.150 siswa. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, turunnya tingkat penerima KJP membuktikan data yang dimiliki Pemprov DKI semakin akurat.

“Itu berarti data kita semakin akurat. Jadi, sudah banyak yang tidak berhak lagi menerima, karena bukan penduduk DKI. Ini data semakin valid,” kata Djarot saat dikonfirmasi di Balai Kota, Jakarta, Kamis siang, seusai menggelar rapat bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (KUMKMP). 

Saat ini, Pemprov terus melakukan pengecekan demi tercapainya validasi penerima KJP. Dalam APBD 2015, KJP dianggarkan sebesar Rp 2,4 triliun, sementara pada 2014 dianggarkan Rp 3 triliun.

Editor : Sotyati


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home