Google+
Loading...
INDONESIA
Penulis: Wim Goissler 21:46 WIB | Jumat, 01 Desember 2017

Benny Wenda Pemimpin Baru Kelompok Pro Papua Merdeka

Para pemimpin ULMWP pada acara pembukaan pertemuan di Port Vila, Senin (27/11) (Foto: Vanuatu Daily Post)

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan para pemimpin kelompok pro-kemerdekaan Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada hari ini, Jumat (01/12) menyepakati struktur baru kepengurusan organisasi itu sekaligus memilih Benny Wenda sebagai ketua komite eksekutif.

Selain Benny Wenda, disepakati pula Octovianus Mote sebagai wakil ketua, Rex Rumakiek sebagai sekretaris, Jakob Rumbiak sebagai jurubicara, Paula Makabori sebagai bendahara dan Oridek Ap sebagai anggota.

Pertemuan yang berlangsung sejak 26 November tersebut  ditandai dengan diserahkannya lahan dan sebuah bangunan sebagai kantor sekretariat ULMWP secara resmi oleh pemerintah Vanuatu untuk disewa. Untuk pertama kalinya ULMWP memiliki kantor baru yang permanen, mengingat ketika organisasi ini dideklarasikan pada tahun 2014, hanya disebutkan bahwa "Kantor pusat ULMWP bertempat di Port Vila," tanpa alamat yang spesifik.  

Secara tidak resmi, pihak ULMWP menyebut kantor baru itu sebagai kedutaan besar ULMWP di Vanuatu.

Terpilih Secara Demokratis

Terpilihnya Benny Wenda sebagai ketua komite eksekutif merupakan cermin perubahan struktur organisasi ULMWP, sebuah organisasi payung yang menaungi tiga kelompok besar pro-kemerdekaan Papua, yakni Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan West Papua National Parliament (WPNP). 

Tahun 2014 ketika ULMWP pertama kali dideklarasikan di tempat yang sama, struktur komite eksekutif tidak mencantumkan jabatan ketua dan wakil ketua. Struktur lama tersebut  terdiri dari Octovianus Mote (mewakili NFRPB) sebagai sekretaris jenderal, Benny Wenda (mewakili WPNP)sebagai jurubicara internasional, serta Rex Rumakiek (WPNCL), Jacob Rumbiak (NFRPB) dan Leonie Tanggahma (WPNCL) sebagai anggota komite eksekutif.  

Anggota Tim Kerja Dalam Negeri ULMWP, Markus Haluk, membenarkan terjadinya perubahan struktur. "Ya benar," kata dia, ketika satuharapan.com meminta konfirmasi atas beredarnya daftar pengurus ULMWP yang baru di sejumlah media sosial.

Meskipun demikian, Markus Haluk tak menjelaskan apa alasan perubahan tersebut. Satuharapan mengirimkan email kepada sekjen ULMWP, Octovianus Mote dan Andy Ayamiseba, anggota Dewan Komite ULMWP, menanyakan perihal perubahan ini tetapi belum mendapat respons.

Sebelumnya, kepada Tabloid Jubi, Andy Ayamiseba mengatakan pemilihan pengurus ULMWP berlangsung secara demokratis.

"Pemilihan berlangsung secara demokratis. Benny Wenda terpilih sebagai ketua ULMWP dan Octovianus Mote sebagai wakil ketua. Jacob Rumbiak menjadi juru bicara baru ULMWP," kata Ayamiseba.

Struktur baru kepengurusan ULMWP yang diumumkan hari ini menunjukkan sebagian besar tokoh-tokoh senior ULMWP masih tetap berada dalam kepengurusan inti. Perubahan yang terjadi lebih kepada pergantian peran ketimbang pergantian figur, seperti Jacob Rumbiak yang akan menjadi jurubicara, peran yang sebelumnya diemban oleh Benny Wenda dan Rex Rumakiek yang menjadi sekretaris jenderal menggantikan Octovianus Mote. 

Selanjutnya masuknya dua tokoh muda ke dalam struktur menyiratkan regenerasi dan pembaruan di tubuh ULMWP. Yang pertama adalah Oridek Ap, seorang aktivis pro-kemerdekaan Papua yang bermukim di Belanda. Ia putra dari almarhum Arnold Clemens Ap, seniman dan antropolog Universitas Cendrawasih yang pernah dipenjara karena menyuarakan pembebasan Papua lalu terbunuh pada tahun 1984.

Kehadiran Paula Makabori juga menambah wajah muda dalam kepengurusan inti ULMWP. Paula Makabori di pertengahan dekade 2000-an adalah aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Papua, yang kemudian hijrah ke Australia. Di negeri tetangga itu ia aktif di WPNCL Australia.

Menurut aktivis mahasiswa Papua yang bermukim di Jakarta, Elias Ramos, struktur baru pengurus ULMWP merupakan cermin diberlakukannya prinsip demokrasi sekaligus politik akomodatif di tubuh ULMWP. 

"Di sana ada perwakilan perempuan dan perwakilan lintas daerah, tujuannya agar membatasi politik pecah bambu (politik pecah-belah) yang selama ini dijalankan pemerintah di Papua, isu pantai dan gunung, pulau dan tanah besar, dan lain-lain," kata Elias kepada satuharapan.com.

Selanjutnya, Elias Ramos menilai perubahan struktur ULMWP merupakan cermin kedewasaan berpolitik.

"Saya melihat ada kemajuan dalam perpolitikan di Papua.  Pertama, terlihat dari terlembaganya politik perlawanan. 

Kedua, kedewasaan dalam pengelolaan lembaga politik dan melaksanakan prinsip-prinsip berorganisasi secara bijak. Ini jauh lebih maju daripada di Indonesia. Misalnya dalam ULMWP. pengambilan keputusannya tidak terpusat pada satu-dua orang tetapi mengambil keputusan bersama, setelah mendengar penyampaian pandangan atau aspirasi dari tiap perwakilan organisasi politik yang tergabung dalam ULMWP. Di Indonesia pengambilan keputusan terpusat pada segelintir orang atau elit parpil yang berkuasa dan berduit," kata Elias Ramos, yang aktif mengikuti perkembangan kiprah ULMWP.

Penyembuhan dan Rekonsiliasi

Banyak pihak berharap munculnya pemulihan dan rekonsiliasi di tubuh ULMWP. Walau tidak ditampakkan secara atraktif ke luar, ditengarai terjadi beberapa perselisihan di antara tokoh-tokoh ULMWP sendiri.

Hal ini, misalnya, terbaca dari sebuah tulisan Andy Ayamiseba pada September lalu. Dalam tulisan singkat yang ia sebut sebagai 'pencerahan,' ia meminta agar para pemimpin Papua "berkomitmen penuh untuk menciptakan sesuatu keadaan yang harmonis atau sehat dalam manajemen."

"Jiwa ini telah dimiliki oleh setiap anggota eksekutif ULMWP, mulai dari Executive Council atau Dewan Komite, Eksekutif Komite maupun tim kerja eksekutif. Masalahnya di sini adalah kadang-kadang kita selaku manusia 'lupa diri' bahwa kita ini pemimpin jadi harus mengatur langkah ke depan dengan segala perhitungan yang bertanggung jawab penuh tanpa egoismo pribadi," tulis dia.

Adanya ketegangan di antara elit ULMWP juga terbaca oleh para elit gereja di Papua. Akhir Oktober lalu, tiga pemimpin gereja yang tergabung dalam Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua, dalam "Surat Gembala" menyerukan agar ULMWP melakukan penyembuhan sekaligus rekonsiliasi atas luka sosial yang dialami oleh elit Papua.

Surat gembala yang ditandatangani oleh Pendeta Benny Giay, Ketua Sionde Gereja Kingmi, Papua, Pdt Socratez Yoman, Ketua Badan Pelayan Gereja-gereja Baptis Papua dan Presiden GIDI, Pdt Dorman Wandikbo, menyiratkan adanya ketegangan di antara tokoh ULMWP sendiri, selain karena mendapat tekanan dari pemerintah.

"Para elit barangkali perlu jeda. ULMWP sebaiknya menunda pertemuan yang menurut rencana akan diadakan pada bulan November 2017. Mengambil waktu jeda. Waktu tenang; membuka diri dan mendengar dari para pengamat di situ bagaimana ke depan, tetapi amat penting untuk "we drinks from our ouwn well," kita minum dari sumur sendiri, mengutip judul buku teolog Amerika Latin, Gustavo Gutierez," tulis surat gembala itu.

"Selain jeda untuk tenang dan mempelajari sejarah Papua, yang juga harus perlu dilakukan ULMWP ialah healing dan rekonsilasi. Ada kebutuhan untuk memeriksa kerikil dan luka sosial di antara elit orang Papua sendiri. Kami, sebagai gereja, menyadari bahwa dunia dan semua kekuatan yang membentuk bangsa kita dalam semua bidang dalam 50 tahun terakhir ini telah meninggalkan trauma, frustrasi, baik secara pribadi maupun kelompok. Kita sebagai manusia perlu 'pemulihan."

Demikian juga Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, yang berbicara pada hari pertama pertemuan para pemimpin ULMWP di Port Vila. Ia menekankan kembali perlunya persatuan dan aksi di tubuh ULMWP.

Salwai memastikan dukungan Vanuatu kepada ULMWP, namun di sisi lain, ia mengharapkan perlunya tim yang kohesif yang memiliki satu tujuan yaitu membela kepentingan Orang Asli Papua.

"Semua harus berada dalam satu arah," demikian Charlot Salwai, dikutip dari Vanuatu Daily Post.

Bendera Bintang Kejora Berkibar

Pertemuan para pemimpin pro-kemerdekaan Papua di Vanuatu ini dihadiri sekitar 50 orang. Pada acara penutupan, turut memberikan pidato Wakil PM Vanuatu, Joe Natuman. Sedangkan penyerahan kunci sekretariat dilakukan oleh PM Charlot Salwai.

Menurut radionz.co.nz, lahan dan bangunan yang akan jadi sekretariat ULMWP terletak di pinggiran kota Port Vila di atas hamparan batu kapur. Gedung tersebut akan disewa bersama oleh ULMWP dan Further Arts, sebuah organisasi amal Vanuatu yang telah mendedikasikan dirinya pada gerakan kemerdekaan Papua. Gedung itu diberi nama Gedung ULMWP and Further Arts.

Benny Wenda mengatakan kantor itu merupakan hal terbaik yang pernah terjadi pada perjuangan Papua dalam 60 tahun terakhir. Dia mengatakan bahwa juru kampanye Papua sekarang akan memiliki kantor untuk bekerja, dan tempat untuk dihubungi.

Pada hari terakhir pertemuan, yaitu hari ini, diselenggarakan pula parade dan pengibaran bendera Bintang Kejora di lapangan terbuka Saralana. 

Editor : Eben E. Siadari

Back to Home