Cegah Korupsi, Basuki Terapkan Cashless Society

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempromosikan cashless society atau komunitas tanpa uang tunai. Hal ini mulai diterapkan untuk pejabat Pemprov DKI untuk mencegah korupsi dan mempermudah KPK atau PPATK melihat rekam jejak pejabat pemprov dalam hal gaya hidup dan keuangan mereka.

“Kita kan mau mempromosikan cashless society, jadi tahun depan Jakarta tidak bisa tarik cek lagi di atas Rp 25 juta,” kata dia di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

“Jadi semua uang harus ditransfer melalui bank sehingga PPATK termasuk KPK gampang memonitor. Kita harap ICW juga akan membantu kita mengawasi gaya hidup pejabat. Tidak mungkin dong Anda punya jam tangan miliaran gitu. Bayar pajaknya berapa? Nah, LHKPN itu (diharapkan) bisa mengontrol.”

Kedatangan Basuki ke gedung KPK kali ini membahas tentang tata niaga BUMD PD Dharma Jaya dan pelaporan harta kekayaan para pejabat eselon di Pemprov DKI Jakarta. Dia mengeluhkan para pejabat eselon yang jarang melaporkan harta kekayaannya kepada KPK secara berkala. Dia berharap dengan menggandeng KPK bisa menjadikan Pemprov DKI bersih dari korupsi.

Editor : Bayu Probo