Diskusi Pilkada dan Menjaga Demokrasi Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Polemik pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung maupun tidak langsung menjadi perdebatan di sejumlah partai politik (Parpol). Hal tersebut juga yang menjadi diskusi bersama dengan sejumlah pengamat politik bertajuk “Pilkada dan Menjaga Demokrasi Indonesia" yang digelar di Rumah Kebangsaan Jalan Patimura, Jakarta Selatan, Minggu (21/9).

Hadir dalam diskusi pakar hukum tata negara Refly Harun, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti, dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmadja dengan moderator Teten Masduki. 

Dalam diskusi pengamat politik Ikrar mengatakan bahwa kontroversi yang terjadi tentang Pilkada langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini secara komposisi partai berkuasa yang mengusung pemenangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akhirnya terbantu saat Partai Demokrat memutuskan mendukung Pilkada secara langsung. 

Sementara mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono mengatakan bagi dirinya polemik tentang Pilkada baik langsung maupun tidak langsung sama saja. Partai yang dulu menentang Pilkada langsung, kini berubah sebaliknya alias melalui mekanisme DPRD menurutnya sudah biasa di dunia politik.

Sedangkan pakar hukum tata negara Refly menyatakan pemilihan secara langsung menjawab pesan apa yang ditertulis dalam sila keempat Pancasila. Menurutnya tetap harus ada aturan perbaikan jika memilih Pilkada secara langsung. 

Refly menilai salah satu masalah dalam Pilkada langsung adalah money politic, konflik horizontal dan lain sebagainya. Masalah tersebut menurutnya dapat diatasi karena sangat teknis dan itu bisa diperbaiki dengan misalnya dengan pembatasan dana kampanye atau uji integritas ke publik terhadap para calon kepala daerah.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja