Indonesia Tegaskan Kembali Dukungan Terhadap Palestina

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali dukungan bagi warga dan pemerintah Palestina yang sedang memperjuangkan hak untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat.

"Indonesia telah dan akan selalu berdiri tegak bersama warga Palestina dalam memperjuangkan hak mereka untuk membangun negara (Palestina) yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota," kata Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi di Jakarta, Jumat (28/11).

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pembukaan seminar internasional bertema "Unwavering Support of Indonesia to Palestine, and The Role of The United Nations" di Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Retno, dukungan teguh pemerintah Indonesia untuk Palestina itu sesuai dengan panduan konstitusi nasional, di mana Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu, semua penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Hubungan antara Indonesia dan Palestina sudah lama terjalin, sejak lahirnya Republik ini (Indonesia). Syeikh Muhammad Amin Al-Husaini dari Paletina tujuh dekade lalu telah menyatakan dukungannya bagi kemerdekaan Indonesia. Beliau telah meyakinkan para pemimpin di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.Beliau juga menghadiri Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April 1955," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia sangat menyayangkan bahwa Palestina adalah satu-satunya peserta Konferensi Asia Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaan penuh.

Indonesia adalah salah satu negara yang mengakui keberadaan Negara Palestina, yakni tidak lama setelah Palestina menyatakan kemerdekaannya pada 15 November 1988. Setahun kemudian, Indonesia membangun hubungan diplomatis dengan Palestina.

Terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina, Retno menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menilai kebijakan dan tindakan Israel, seperti pembangunan permukiman di wilayah timur Yerusalem, sebagai sikap yang menghambat upaya perdamaian serta mencegah pendirian Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

"Kebijakan dan tindakan Israel itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional dan peraturan HAM internasional,"  kata Menlu. (Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari