Loading...
HAM
Penulis: Melki Pangaribuan 18:01 WIB | Rabu, 26 Oktober 2016

Inisiator TPF Munir Pertanyakan Hilangnya Dokumen Negara

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan terkait hilangnya berkas pembunuhan aktivis Munir di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10). SBY melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi mengakui naskah asli Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir hilang, dan pihaknya hingga kini masih mencarinya. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Todung Mulya Lubis, inisiator pencarian fakta terbunuhnya aktivis HAM Munir, mempertanyakan keberadaan dokumen asli hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) yang telah diserahkan kepada mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bagian dokumen negara.

Todung mengaku, pasca terbunuhnya Munir pada tahun 2014, dia bersama istri Munir dan teman-teman aktivis HAM menemui SBY yang menjabat sebagai Presiden kala itu. 

Dia dan rombongan meminta SBY untuk segera mengusut tuntas kematian Munir yang terjadi pada tanggal 7 September 2004, di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda.

"Saya bukan tim Tim Pencari Fakta (TPF),  tapi saya inisiator terbentuknya TPF. Pasca terbunuhnya Munir, saya datang ketemu Presiden SBY, dengan Suciwati, dan beberapa teman-teman aktivis HAM lain. Kita meminta pada SBY mengusut tuntas, terbunuhnya munir di pesawat Garuda," kata Todung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari Rabu (26/10).

"Saya merasa, kok dokumen negara bisa hilang? Ini pertanyaan fundamental yang bisa kita ajukan, selain laporan TPF Munir dan salinan (dokumen) tim TPF," dia menambahkan.

Praktiksi Hukum itu mengingat janji kampanye SBY sebagai calon presiden periode tahun 2004-2009. SBY, kata dia, mengatakan berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian Munir yang masuk sebagai tragedi nasional.

"Itu juga kita lakukan, karena ketika pembunuhan terjadi, di masa kampanye pemilihan presiden, saya ingat SBY sebagai calon presiden, mengatakan jika itu tragedi nasional kita harus usut secara tuntas," kata Todung.

"Kita menagih janji SBY, sebagai presiden untuk membentuk TPF, untuk itu TPF dibentuk banyak anggota dari berbagai unsur, polisi, Kemenlu, lembaga HAM, dan hasilnya sudah diserahkan kepada presiden SBY (kala itu)," dia menambahkan.

Todung mengakui dokumen yang diserahkan kepada SBY adalah salinan yang disertai banyak lampiran. Dia berharap dokumen tersebut dapat menjadi petunjuk untuk mengungkapkan kematian Munir.

"Walaupun yang diserahkan kepada SBY adalah salinan, mudah-mudahan disertai dengan lampiran, karena lampiran itu banyak sekali. Itu bisa jadi petunjuk untuk dilakukan follow up, terhadap laporan TPF, tergantung itu ada lampiran atau tidak," kata dia.

 

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home