Google+
Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Reporter Satuharapan 10:05 WIB | Rabu, 09 Januari 2019

Integrasi Transportasi di Jabodetabek, Wapres Koordinasikan Pihak Terkait

Ilustrasi. Sejumlah pekerja melakukan perawatan rangkaian kereta MRT di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (26/4/2018). (Foto: Antaranews.com/Akbar Nugroho Gumay)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rapat Terbatas Kabinet yang membahas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1) siang, menunjuk Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam masalah integrasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan belum diketahui bentuk badan atau lembaga yang akan menangani masalah integrasi transportasi di Jabodetabek itu. Pengelolaan transportasi di Jabodetabek melibatkan Kementerian PUPR, Perhubungan, BUMN, di pusat, juga Pemprov DKI, Pemda Bekasi yang berarti masuk ke wilayah Pemda Jawa Barat, serta Tangerang wilayah bandara yang masuk ke wilayah Provinsi Banten.

“Nah, ini harus kompak dulu. Soal bentuknya bagaimana, bentuk organisasinya bagaimana, manajemen yang bagaimana, akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Wapres,” kata Mendagri kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, seperti dilansir setkab.go.id.

Mendagri menambahkan, harus ada kata sepakat daerah, yang akan dikoordinasikan Kemendagri. Presiden dan Wapres akan mengkoordinasi tingkat pusat, “Intinya, satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena kemacetan itu hampir Rp100 triliun.”

“Sekarang ini, bagaimana membangun jaringan antara Jakarta-Bekasi, Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang Selatan, Jakarta lewat Tangerang ke airport karena ada bus, LRT, MRT. Itu harus terintegrasi,” kata Mendagri.

Secara prinsip Presiden mengarahkan tiga gubernur untuk secepatnya bertemu. Ia mengingatkan, sudah ada Perpres menyangkut Jabodetabek, namun tidak pernah dilaksanakan. Karena itu, akan segera diputuskan untuk secepatnya karena kerugian karena kemacetan mencapai Rp100 triliun.

Soal kemungkinan pembentukan badan baru, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden justru mengarahkan “mempersingkat manajemen, mempersingkat urusan organisasi”. Wapres yang akan memutuskannya.

MRT, LRT, Trans Jakarta, Kereta Bandara, Kereta Commuter Terintegrasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengemukakan jika transportasi dan lalu lintas tidak dikelola dengan baik, kejadian kemacetan total lalu lintas di Jabodetabek, akan semakin meluas.

Namun, Presiden optimistis pembangunan mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

“Ke depan saya kira moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1) siang.

Presiden Jokowi mengakui, dengan mencontohkan saat ini pengelolaan jalan saja acap kali tidak terintegrasi, mengingat ada yang kewenangannya di bawah Kementerian PUPR, ada yang dimiliki DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, atau Jawa Barat. Yang terjadi, soal pemeliharaan sering saling menunggu.

Presiden mengharapkan, jika semua terintegrasi dengan baik, masyarakat bisa didorong memanfaatkan transportasi massal yang telah disiapkan. “Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang,” kata Presiden.

Mengutip hitungan Bappenas, Presiden Jokowi menyampaikan, setiap tahun kita kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Angka Rp65 triliun per tahun ini, menurut Presiden, kalau diwujudkan barang, dalam lima tahun sudah jadi MRT atau LRT.

“Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai, sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” ia menambahkan.

 

Back to Home