Google+
Loading...
EKONOMI
Penulis: Tya Bilanhar 19:04 WIB | Sabtu, 17 Juni 2017

Investasi Asing ke RI Melambat Setelah Ahok Masuk Penjara

Basuki Tjahaja Purnama (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Ketegangan religius dan etnis pasca Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masuk penjara telah meningkatkan kekhawatiran para investor global untuk berinvestasi ke Indonesia. Pertumbuhan investasi asing langsung ke Indonesia telah melambat secara konsisten, menurut data terbaru.

Data terakhir menunjukkan pertumbuhan investasi asing pada kuartal pertama (Januari-Maret) tahun ini hanya 0,9 persen. Bandingkan dengan 2,1 persen pada kuartal keempat tahun 2016 yang mencapai 2,1 persen. Bahkan angka ini sudah jauh merosot bila dibanding kuartal pertama 2016 yang mencatat pertumbuhan dua digit.

Ketegangan religius dan  etnis yang marak saat kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta, yang pada putaran akhir mempertandingkan antara Ahok sebagai petahana -- etnis Tionghoa beragama Kristen -- dengan mantan menteri pendidikan Anies Baswedan, yang merupakan bagian dari mayoritas Islam, menjadi alasan dibalik perlambatan pertumbuhan ini.

Basuki Purnama akhirnya di bawa ke pengadilan dengan dakwaan penistaan agama yang menyebabkan ia divonis dua tahun penjara.

Wartawan Jun Suzuki, dalam laporannya pada Nikkei Asia Review, memandang pemerintah kini mewaspadai meningkatnya kekakuan agama dan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi sendiri berusaha untuk memisahkan kedua hal itu.

Baru-baru ini, pemerintah telah menjalankan kampanye besar-besaran yang menggunakan slogan "Saya Indonesia, saya Pancasila." Frasa ini juga ramai di media sosial. Pancasila sebagai filosofi diharapkan berfungsi sebagai dasar untuk mengakui keragaman agama, tidak hanya Islam, yang pemeluknya 80 persen dari populasi, tapi juga agama Kristen, Hindu dan kepercayaan lainnya.

Setelah lebih dari tujuh dekade sejak kemerdekaan,  kelompok Islam radikal mulai bangkit membuat pemerintah kembali menekankan pentingnya Pancasila. Meskipun diyakini tidak banyak kalangan Muslim yang bersimpati pada kelompok radikal itu, beberapa aksi maupun pernyataan ekstrem mereka cukup nyaring. Beberapa masjid di Jakarta bahkan menolak melayani pemakaman warga yang mendukung kafir, yang notabene maksudnya adalah Ahok.  

Pada gilirannya, menurut Suzuki, kehadiran kelompok-kelompok radikal ini dan frekuensi demonstrasi besar yang mereka lakukan telah membebani benak investor global.

Investor asing, menurut Suzuki, kembali mengingat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, ketika massa menyerang minoritas etnis Tionghoa, menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas. Penjarahan dan pembakaran melumpuhkan perekonomian negara ketika itu. Ekspatriat tidak punya pilihan kecuali melarikan diri.

Mengingat bahwa Indonesia secara politik dan ekonomi lebih stabil sekarang, tulis Suzuki, sangat tidak mungkin negara ini jatuh ke dalam lubang serupa. Namun, konflik agama dan etnis telah menciptakan atmosfer yang terasa mirip.

Pada tanggal 1 Juni, Hari Lahir Pancasila, Jokowi mengumumkan  akan mendirikan sebuah lembaga untuk memelihara dan menyebarkan prinsip-prinsip filosofi nasional. Tim tersebut akan langsung melapor ke presiden. Belakangan lembaga itu dikenal sebagai Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan keras terhadap mereka yang menimbulkan konflik agama atau etnis.

Ini tak urung mendatangkan kritik juga. Pemerintah dinilai terlalu sibuk untuk urusan penyembuhan kondisi bangsa yang terbelah, lupa memperhatian ekonomi. Padahal, ketika Jokowi mulai menjabat pada bulan Oktober 2014, dia memulai dengan memprioritaskan kebijakan ekonomi. Ia langsung memperkenalkan paket deregulasi yang mencakup 14 langkah, mulai dari memperbaiki lingkungan investasi hingga mengurangi pembatasan modal asing untuk mempromosikan e-commerce. Dia juga mengintegrasikan kantor-kantor yang menangani proyek infrastruktur dan proyek pembangunan lainnya, memungkinkan persetujuan dasar diberikan dalam tiga jam.

"Reformasi yang dicanangkannya ketika itu memikat pengusaha. Hanya saja sampai saat ini pemerintah belum memperkenalkan paket ekonomi baru sejak akhir tahun lalu. Bahkan tampaknya kehilangan kemampuannya untuk mengkomunikasikan visi ekonominya," demikian Suzuki.

Kemarin pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi XV yang bertujuan untuk menekan biaya logistik yang saat ini dirasakan masih terlalu tinggi dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik. Selanjutnya pemerintah menjanjikan akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XVI dan XVII. Namun banyak pengamat menilai, paket-paket kebijakan ini justru memunculkan regulasi baru dan keluhan klasik tentang sulitnya berbisnis di Indonesia masih muncul.

Yang lebih mengkhawatirkan, tren menurunnya investasi asing langsung ini bertepatan dengan berkembangnya kesenjangan sosial yang menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dan pengadilan Ahok. Kecemburuan terhadap etnis Tionghoa dan investasi dari Tiongkok semakin mengemuka secara terbuka.

Pada pertengahan bulan Mei, Jokowi menghadiri pertemuan puncak yang terkait dengan China's Belt and Road Initiative. Indonesia sangat berharap investor Tiongkok akan masuk secara besar-besaran ke Indonesia. Namun, tensi ketegangan religius dan anti-China yang meningkat menjadi potensi kendala.

 Pemerintah Widodo memiliki rencana untuk membangun infrastruktur senilai US$ 460 miliar. Sektor swasta akan mencakup sekitar 70 persen menyumbang investasi itu. Tiongkok, khususnya. Namun, perusahaan dari negara Tirai Bambu itu, seperti dilaporkan oleh Financial Times, mengeluh kesulitan melakukan bisnis dalam demokrasi yang gaduh dan terdesentralisasi. Masalahnya banyak, mulai dari sulitnya memperoleh lahan dan memahami arah kebijakan yang membingungkan hingga meningkatnya sentimen anti-China.

Berbicara di sebuah forum investasi Tiongkok di Manado  belum lama ini, Zhao Baige, seorang diplomat senior Tiongkok, meminta Jakarta untuk memberi perusahaan-perusahaan Tiongkok lebih banyak dukungan, misalnya dengan menawarkan insentif pajak atau membantu hubungan masyarakat.

"Kita perlu memahami kebijakan dan undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja, pajak dan terutama lahan," katanya. "Perusahaan Tiongkok sangat menginginkan detail. Jika tidak ada lahan, tidak ada bisnis."

Trent Huang, seorang pengusaha Tiongkok, mengatakan hanya di sedikit kota, seperti Manado, investasi Tiongkok mendapat sambutan. Di kota-kota lain, ia menambahkan, mereka khawatir dengan sentimen anti-China, yang telah meningkat sejak Ahok kalah dalam kampanye dan kemudian masuk penjara. Berbagai isu dan rumor beredar untuk mendiskreditkan investasi Tiongkok. Mulai dari serangan yang mengatakan jutaan pekerja Tiongkok masuk ke Indonesia hingga hoax tentang Tiongkok yang meracuni persediaan pangan.

Jun Suzuki mengakhiri tulisannya dengan menekankan memelihara kohesi sosial adalah penting bagi Indonesia. Namun, memelihara daya tarik di mata investor global juga tidak kalah penting.

Editor : Eben E. Siadari

Back to Home