Jakarta Pantau Kasus COVID-19 untuk Kemungkinan Penghentian Darurat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Pemerintah DKI Jakarta terus memantauan dan melihat kemungkinan melakukan kebijakan penghentian darurat (emergency break) lagi, menyusul masih tingginya penambahan kasus positif COVID-19 di atas 500-an dalam dua pekan terakhir.

"Kami terus pantau hari-hari ke depan bagaimana kondisinya di Jakarta ini," kata Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dikutip Antara di Jakarta, hari Senin (17/8). Kebijakan rem darurat itu, sebelumnya ditempuh Jakarta dalam peniadaan kembali kegiatan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day/CFD) dan kawasan khusus pesepeda di 32 titik di seluruh Jakarta, dengan pertimbangan kasus COVID-19 yang tidak mereda.

Jakarta, kata Anies, melakukan tiga hal serius yakni pengujian (testing), penelusuran (tracing) dan perawatan (treatment) secara serius. Jakarta telah melakukan uji usap (PCR) empat kali lipat di atas standar minimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) demi menemukan orang yang telah terpapar agar bisa diisolasi.

"Jadi bukan hanya angka yang perlu jadi perhatian, tapi ikhtiar mencari angka itu yang harus dilihat. Karena apabila di luar banyak orang yang terpapar tapi hanya sedikit yang dites maka wabah akan terus melebar. Kita harus lebih agresif," kata Anies.

Sejak awal wabah, angka "positivity rate" Jakarta adalah 5,9 persen dari jumlah orang yang dites. Namun selama tiga pekan, Jakarta mengalami lonjakan tajam yang bergerak dari 4,5 persen hingga mencapai 8,9 persen.

"Kondisi dikatakan aman apabila di bawah lima persen, lima persen hingga 10 persen membahayakan dan sangat bahaya jika di atas 10 persen," katanya. Meski dikatakannya Jakarta berada di bawah nasional untuk "positivity rate" yang sepekan terakhir mencapai 15,9 persen dan sejak awal pandemi sebesar 13,1 persen, dia meminta masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Editor : Sabar Subekti