Loading...
EKONOMI
Penulis: Melki Pangaribuan 14:05 WIB | Kamis, 24 Oktober 2019

Jokowi Beri Menteri Waktu Sebulan Terkait Hambatan Investasi

Suasana sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri para menteri dan pejabat setingkat menteri tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/10/2019). (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu sebulan kepada para menteri/kepala lembaga untuk mengumpulkan regulasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan investasi dunia usaha.

"Tolong dilihat di setiap kementerian, aturan yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10).

Presiden Jokowi menyebutkan di negara ini terlalu banyak regulasi atau aturan.

"Sudah saya sampaikan berkali-kali, baik UU, Perpres, Permen, peraturan peraturan yang lainnya, termasuk di daerah," katanya.

Jokowi meminta Mendagri menggarisbawahi hal itu karena masih banyak perda, pergub, perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya.

"Tolong dilihat di setiap kementerian apa yang menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini," tegasnya.

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, Jokowi mengatakan kumpulan aturan penghambat pelayanan masyarakat dan investasi itu akan segera dirapatkan dalam dua minggu setelahnya.

"Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan sehingga kita bisa bekerja cepat," kata Jokowi.

Pemberian Kemudahan Bagi Industri Tingkatkan Ekspor

Presiden dalam sidang kabinet paripurna perdana juga menekankan sejumlah isu, salah satunya mengenai pemberian kemudahan bagi industri yang dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

"Saya selalu menyampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor, atau industri yang ingin memproduksi barang-barang subtitusi impor, itu nggak usah lama-lama, nggak usah berpikir, tanda tangani saja," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah pusat baik kementerian, hingga pemerintah daerah mulai tingkat kabupaten maupun kota hingga provinsi harus memiliki target menciptakan lapangan kerja.

Penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Jadi setiap hal yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, berikan ruang yang sebaik-baiknya, berikan pelayanan yang sebaik-baiknya," tegas Presiden.

Jokowi dalam sidang itu didampingi oleh Wapres Ma'ruf Amin. Pada sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju, Presiden mengenakan kemeja putih, sementara Wapres Ma'ruf mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam lengkap dengan jas hitam dan sorban putih menggelayut di lehernya. (Ant)

 


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home