Jokowi Keberatan Sosoknya Jadi Soal UN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku keberatan dengan pencantuman namanya di dalam soal Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMA dan MA. 

"Saya sudah tahu soalnya. Saya keberatan dengan adanya soal seperti itu. Makanya, masalah ini akan saya urus," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/4). 

Menurut dia, soal-soal UN seharusnya lebih merujuk pada nilai-nilai yang bersifat nasional, seperti sejarah kepahlawanan nasional dan lain-lain. 

"Mestinya, soal-soal UN itu kan materinya bertema kepahlawanan nasional. Siapa saja pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa ini. Seharusnya seperti itu soalnya," ujar Jokowi. 

Dia menuturkan pencantuman namanya didalam soal UN merupakan salah satu cara untuk menjatuhkannya, mengingat dirinya telah mencalonkan diri sebagai salah satu Presiden RI. 

"Dengan adanya soal itu, kelihatan sekali ada yang ingin menjatuhkan saya, ingin membuat seolah-olah saya yang mendesain semua ini," tutur Jokowi. 

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pembuatan soal UN bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, sehingga pihaknya tidak mungkin terlibat. 

"Pembuatan soal-soal itu kan bukan kewenangan kita, bukan kewenangan Jokowi juga. Jangan sampai soal itu menjadi celah untuk menjelek-jelekkan saya," ungkap Jokowi. 

Kendati demikian, dia mengaku santai dengan adanya temuan tersebut, namun dia mengaku tetap akan mengusut masalah itu agar tidak berkepanjangan. 

"Saya santai sih. Tapi, saya juga tidak akan tinggal diam. Saya akan usut masalah ini. Kalau saya diam saja, nanti orang-orang malah menilai saya terlalu sabar meskipun diserang," tambah Jokowi. 

Di dalam soal mata pelajaran Bahasa Indonesia di Jawa Tengah terdapat teks kutipan biografi Jokowi dalam naskah soal UN SMA. Teks itu menjadi bahan untuk dua pertanyaan. 

Kutipan teks biografi tersebut, yaitu: "Ir H Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, merupakan alumnus UGM. Sejak 15 Oktober, Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI. Tokoh yang jujur dan selalu bekerja keras ini dikenal dengan gaya blusukannya ke pelosok ibu kota. Berbagai penghargaan telah beliau raih, antara lain ia termasuk salah satu tokoh terbaik dalam pengabdiannya kepada rakyat." 

"Sebagai tokoh seni dan budaya, beliau dinilai paling bersih dari korupsi. Namun demikian, usahanya di bidang Upah Minimun Provinsi (UMP) mengalami kendala oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya saat sidang berlangsung. Buah dari pertemuan tersebut dewan pengupahan menetapkan UMP sebesar Rp 2,2 juta." 

Dua pertanyaan yang harus dijawab peserta UN, adalah, pada nomor 15, tertulis "Keteladanan Jokowi pada kutipan wacana tersebut adalah" dan "Masalah yang dihadapi tokoh Joko Widodo berdasarkan paragraf tersebut adalah".

Politis

Pakar pendidikan yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang Muhdi menilai penyebutan Joko Widodo dalam salah satu soal Ujian Nasional (UN) 2014 jangan dipersepsikan secara politis.

"Pembuatan soal UN itu dilakukan secara bertahap. Ada mekanismenya, tidak bisa sembarangan," katanya di Semarang, Senin, menanggapi penyebutan Jokowi dalam salah satu soal UN untuk Bahasa Indonesia.

Ia tidak memungkiri ada pihak yang kemudian mempersepsikan penyebutan Jokowi dalam soal UN itu berkaitan dengan unsur politis, tetapi perlu diingat bahwa soal-soal UN itu sudah dibuat sejak lama.

Pembuatan soal UN, kata Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu, pasti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum Joko Widodo resmi dijagokan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, yakni 14 Maret 2014.

"Ketika itu, Jokowi kan belum jadi capres, tetapi Gubernur DKI Jakarta. Itu alasan pertama yang membuat saya tidak mempersepsikan munculnya soal itu (Jokowi) secara politis," katanya.

Alasan kedua, kata dia, soal-soal UN dibuat oleh pemerintah, sementara Jokowi bukan berasal dari partai politik pemerintah sehingga tidak ada alasan soal semacam itu dibuat dengan maksud politis.

"Kalau kenapa soal itu bisa lolos? Ya, tanyakan itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dari dua alasan yang saya sebutkan tadi, saya tidak mencurigai adanya kepentingan politis," katanya.

Semasa menjadi Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia mengakui Jokowi sebagai sosok yang dikenal merakyat melalui kebijakan-kebijakannya sehingga wajar jika dikaitkan keteladanannya.

"Ya, memang ketika itu ketokohan Jokowi kan memang menjadi perbincangan. Saya melihat wajar jika kemudian tim penyusun soal UN menyebutkan Jokowi dalam salah satu soal yang diujikan," kata Muhdi.

Di sisi lain, ia mengakui Jokowi memang diuntungkan dengan sosoknya yang disebut dalam soal UN, apalagi peserta UN SMA merupakan kalangan pelajar yang sebagian besar sudah memiliki hak pilih.

"Wajar kalau ada pihak yang mengaitkannya dengan kepentingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 mendatang. Namun, saya sendiri tidak mencurigai ada muatan politis dalam soal itu," katanya.

Sebelumnya diwartakan, Jokowi disebut dalam salah satu soal UN SMA Bahasa Indonesia untuk jurusan IPS, berupa pilihan ganda diawali bacaan tentang sosok Jokowi, kemudian pertanyaan keteladanan yang bisa diambil. 

Kampanye

Sementara seorang pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahudin, mengatakan Gubernur DKI Joko Widodo menjadi salah satu materi Ujian Nasional Bahasa Indonesia merupakan upaya memperkenalkan sosok Jokowi kepada pemilih pemula terkait dengan pilpres.

"Ini kan seperti pesan-pesan politik, UN ini kan untuk kelas III to, kelas III itu adalah pemilih pemula, jadi ini seperti ada upaya untuk memperkenalkan sosok Jokowi kepada pemilih pemula yang akan menjadi pemilih di pilpres nanti," ujar Said Salahudin saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, ada dugaan akan bisa dibaca seperti itu, bisa saja bahwa soal tersebut dimuat karena waktunya yang bersamaan dengan proses pencapresan dari Jokowi.

"Saya baca dari materi muatan soalnya itu memang seperti memberikan gambaran sosok Jokowi secara berlebihan," kata dia.

Oleh karena itu, katanya, hal tersebut harus ditelusuri siapa yang mengusulkan soal itu dan apa motifnya, mengapa kemudian muncul soal semacam itu yang waktunya bersamaan dengan proses pencapresan dari Jokowi.

"Ujian nasional untuk Bahasa Indonesia sesungguhnya itu harus murni soal-soal yang terkait dengan persoalan akademis dan tidak boleh disusupi oleh kepentingan-kepentingan atau pesan-pesan politik," kata dia.

Menurut dia, kalau sudah persoalan dunia pendidikan dirasuki atau disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik, tentu sesuatu yang tidak baik.

"Sehingga harus ada penjelasan dari Kemendikbud dan terutama soal-soal ini, apa motifnya dan siapa yang mengusulkan dan itu kan disusun oleh tim penyusun soal itu kan," ujar dia. 

Ia mengatakan salah satu materi soal UN Bahasa Indonesia itu sebetulnya pandangan subyektif. Jokowi gemar blusukan itu pandangan subyektif yang bisa saja ada siswa yang punya pandangan berbeda. 

"Itu khan pandangan subjektif, ini kan soal itu kan tentang sosok dari figur Jokowi yang belum tentu dipahami oleh semua masyarakat mungkin ada benar yang mengatakan Jokowi seperti di soal itu, tapi kan juga boleh jadi tidak semua orang berpendapat yang sama. Tapi kan tidak disediakan jawabannya di situ, itu kan jawaban-jawaban yang baik-baik saja," kata dia.

Oleh karena itu, katanya, indikasi-indikasi seperti tersebut ada upaya yang menyusupi kepentingan politik lewat dunia pendidikan, padahal dunia pendidikan harus steril dari kepentingan politik karena waktunya yang bersamaan ini.

"Itu kan soal ujian nasional, Jokowi itu kan Gubernur DKI, orang Aceh, Papua, apakah dia paham soal itu. Kan belum tentu kenal Jokowi. Kok seolah-olahnya menciptakan imej itu, kesan itu dibentuk gitu," ujar dia.

Ia menyatakan prihatin terhadap para siswa, terkait dengan persoalan tersebut

"Kasihan anak-anak pelajar ini, karena mereka masih perlu informasi yang lebih luas dan lengkap tentang tokoh dan pemimpin lainnya. Jadi jangan dicekoki seperti itu," kata dia. 

Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diujikan, Senin, ditemukan soal dimana ada nama Joko Widodo. 

Atas temuan tersebut, Mendikbud M Nuh mengatakan pihaknya membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk mengecek hal tersebut.(Ant)