Google+
Loading...
EDITORIAL
Penulis: Redaksi Editorial 18:31 WIB | Minggu, 20 Oktober 2019

Jokowi-Ma'ruf Amin, Jangan Lupakan Pembangunan Non Ekonomi

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden ma'ruf Amin. (Foto: Ant)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Dilantiknya Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin menandai bahwa proses politik dalam memilih pemimpin yang diberi mandat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden telah usai. Ini berarti bahwa fokus ke depan (dalam lima tahun) lebih pada kerja menjalankan mandar rakyat.

Hal yang demikian juga semestinya yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di daerah dan pusat yang harus lebih fokus pada tugas legislasi dalam pembangunan hukum yang berkeadilan dan memberi kondisi yang sehat untuk terwujudnya pembangunan.

Presiden Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden untuk periode lima tahun kedua, menandai bahwa rakyat merasakan adanya sejumlah keberhasilan pada pemerintahannya, dan tentu saja dengan berbagai catatan hal-hal yang belum dicapai. Tentang ini, Presiden Jokowi sudah semestinya mempertimbangkan evaluasi atas lima tahun pertama pemerintahannya.

Lima prioritas yang akan dijalankan dalam pemerintahannya ke depan, yang disampaikan dalam pidato pelantikannya, merefleksikan juga atas evaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya.  

Lima prioritas pembangunan periode 2019 -2024 yang disampaikan itu adalah: Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Jokowi ingin SDM Indonesia tumbuh sebagai pekerja keras, terampil dan menguasai teknologi. Dia ingin mengoptimalkan kerja sama dengan industri.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kemajuan di sektor ini termasuk yang menonjol selama pemerintahan Jokowi, dan memberi ketenangan, karena target pertumbuhan pembangunan sebesar tujuh persen belum bisa dicapai.

Pembangunan infrastruktur, terutama transportasi, diarahkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi yang diharapkan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

Penyederhanaan regulasi menjadi prioritasnya yang ketiga. Prioritas ini akan terwujud melalui kerja sama dengan lembaga legislatif dalam perubahan undang-undang dan pembuatan undang-undang baru yang melandasinya, terutama yang terkait usaha menengah dan kecil, serta yang terkait dengan lapangan kerja.

Jokowi menjanjikan prioritas keempat adalah memangkas birokrasi dan prosedur secara besar-besaran. Hierarki aparatur sipil negara akan disederhanakan, dan menteri yang bekerja setengah hati akan dicopot. Dan prioritas kelima adalah transformasi ekonomi dari mengandalkan sumber daya alam menuju manufaktur dan jasa.

Apakah lima hal itu akan bisa dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan? Ini sepenuhnya bergantung kinerja Jokowi dan KH Ma’ruf Amin selama lima tahun ke depan, dan kinerja kabinet yang dibentuknya, dengan para menteri yang orang-orangnya akan diumumkan pada hari Senin (21/10).

Namun ada hal yang juga akan menentukan keberhasilan prioritas tersebut yang tampaknya lebih condong pada aspek ekonomi. Jokowi sendiri tampaknya belum memberikan perhatian yang dalam pada aspek lain yang akan mewarnai iklim kehidupan bangsa. Masalah korupsi, demokrasi dan penegakkan HAM (hukum dan keadilan), misalnya, bila tidak menunjukkan kemajuan, pembangunan ekonomi juga akan terganggu.

Pemerintah harus cermat juga dalam demokratisasi. Sebab, hiruk-pikuk politik yang menghabiskan banyak energi dan hanya mengabdi pada ambisi kekuasaan elite politik bisa menjadi halangan bagi pembangunan. Demikian juga masalah-masalah sosial yang terkait dengan penyebaran ujaran dan tindakan kebencian dan diskriminasi, membutuhkan perhatian untuk diatasi. Hal ini terkait dengan kebebasan berpendapat, namun juga tentang dampak negatifnya sangat besar dalam kehidupan sosial.

Berkaca dari kinerja pemerintahan lima tahun sebelumnya, terutama pada tahun terakhir, kinerja pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla terlihat menurun, justru karena hiruk-pikuk politik dan masalah-masalah sosial yang sangat bising melalui media sosial dan internet.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, sebaiknya tidak mengecilkan aspek-aspek tersebut (demokrasi, budaya politik, dan keadilan dan HAM) di luar aspek ekonomi yang menjadi prioritasnya. Kita bisa berkaca pada kemajuan (ekonomi) negara lain yang tak lepas dari kemajuan di bidang demokrasi dan budaya politik yang sehat, HAM, keadilan dan hukum, termasuk memberantas korupsi. Sebaliknya negara dengan situasi buruh pada bidang-bidang itu, juga terpuruk secara ekonomi.

Namun demikian, mandat yang telah diberikan rakyat kepada Jokowi-Ma’ruf Amin berarti juga harapan rakyat agar Indonesia makin maju di semua aspek: sejahtera dan adil bagi seluruh rakyat.  Selamat bekerja untuk Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Editor : Sabar Subekti

UKRIDA
Zuri Hotel
Back to Home