Jokowi Sindir SKPD yang Belum Gerak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kembali memberikan pengarahan, khususnya kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang sampai saat ini belum "bergerak" walaupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 sudah turun pada Maret lalu.

“Saya kumpulkan SKPD agar segera bergerak, supaya serapan APBD dimulai seawal mungkin. Jangan sampai mengulang lagi baru mengerjakannya nanti, November-Desember, pagi siang malam. Pekerjaan yang hanya dikerjakan dalam kurun waktu pendek, kualitasnya pasti jelek, dan menjadi masalah, contohnya pengadaan bus,” kata gubernur yang akrab disapa Jokowi itu di Balai Agung, Balai Kota, Kamis (10/4).

Terutama untuk dinas yang memegang anggaran besar, dia berpesan harus lebih hati-hati memanfaatkannya. “Saya tidak mau lagi mendengar ada anggota SKPD yang menjadi tersangka. Sedih saya kalau mendengar ada yang sampai masuk ke wilayah hukum,” Jokowi menambahkan.

Sampai dengan 8 April kemarin, seperti dikemukakan Jokowi, penyerapan belanja baru 4,56 persen. Meskipun tahun kemarin dalam urusan penyerapan kurang lebih sama, bedanya tahun tahun ini APBD jauh lebih besar. Jika pada 2012 APBD hanya sebesar Rp 41 triliun, tahun 2013 menjadi Rp 51 triliun, dan tahun 2014 menjadi Rp 72 triliun.

“Semuanya harus maju pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan fisik, konstruksi. Bisa kita bayangkan kalau membangun jalan atau gedung baru dimulai pada bulan-bulan basah, Oktober, Desember. Baru dikerjakan setengah hari sudah hujan. Sekarang sudah bulan terang, kenapa tidak segera memulainya? Kelakuan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu, harus bisa diubah,” kata Jokowi.

Semakin awal pekerjaan dilaksanakan, dalam hal menyiapkan administrasi dan kerja lapangan, menurutnya bisa menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik.

“Saya heran kenapa kita punya budaya mengerjakan pekerjaan yang selalu mendadak di akhir tahun, seperti mengerjakan gedung bertingkat. Mana bisa berkualitas jika dikerjakannya hanya empat atau lima bulan?” dia menggambarkan.

Jokowi meminta seluruh SKPD menginformasikan rencana umum pengadaan (RUP), karena saat ini baru 9 persen atau 67 SKPD,UKPD, dinas, dan lembaga lainnya yang menyampaikan RUP, yang akan dimasukkan melalui e-catalog.

Dia juga meminta pengajuan permohonan lelang kepada unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) daerah paling lambat 16 Mei. Dari 750 SKPD, UKPD, dinas, baru 39 yang sudah mengajukan usulan lelang.  

Jokowi juga meminta seluruh SKPD mengevaluasi pelaksanaan APBD 2013, agar bisa mempelajari kendala-kendala yang dihadapi, kemudian selalu memonitor pelaksanaan APBD 2014, serta menginventarisasi kegiatan yang tidak dapat disesuaikan di APBD Perubahan.

Editor : Sotyati