Google+
Loading...
EDITORIAL
Penulis: Redaksi Editorial 10:41 WIB | Jumat, 10 Agustus 2018

Jokowi vs Prabowo, Demokrat Bingung?

Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (satuharapan.com)

SATUHARAPAN.COM – Ada kejutan ketika dua koalisi partai mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilihan 2019? Hingga memasuki proses pendaftaran ke KPU (Komisi Pemilihan Umum), bukan kejutan, tapi kebingungan pada Partai Demokrat.

Untuk calon presiden, sudah banyak prediksi siapa yang akan berkompetisi, dan sama sekali tidak mengejutkan. Tampilnya Joko Widodo untuk meraih periode kedua kepresidenan sudah banyak dibicarakan, bahkan aksi yang menentang dia juga sudah muncul.

Demikian juga dengan Prabowo Subianto yang kali ini adalah pemilihan presiden ketiga yang diikutinya. Pada Pilpres 2009 Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Pada Pilpres 2014, Prabowo maju dengan didampingi Hatta Radjasa.

Kejutan justru muncul ketika Joko Widodo memilih Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia), KH Ma’ruf Amin, untuk menjadi calon wakil presiden yang didukung koalisi PDIP, PKB, Gokkar, Perindo, NasDem, Hanura, PKPI, PSI, dan PPP.

Ada nama lain yang sempat disebutkan cukup lantang untuk mendampingi Jokowi, tapi pilihan koalisi itu justru pada Ma’ruf Amin, seorang dari kalangan ulama. Jokowi sendiri menyebutnya sebagai koalisi Nasionalis – Religius.

Keputusan ini bisa ditebak arahnya; bahwa pendamping Jokowi ini ditempatkan, terutama untuk merespons kelompok agama yang selama ini kritis terhadap Jokowi, bahan bersikap kritis terhadap konstitusi.

Apakah hal itu keputusan yang strategis dan akan dilakukan dan terjadi, jika keduanya dipilih rakyat? Atau justru keberadaan Ma’ruf Amin akan menjadi pintu untuk “merangkul” mereka. Namun pengalaman sebagai presiden dalam empat tahun ini, di mana Jokowi didampingi Jusuf Kalla sebagai Wapres, tampaknya memberi pengaruh besar untuk sampai pada pilihan Ma’ruf Amin.

Kubu Prabowo

Kejutan kecil muncul dari kubu Prabowo yang didukung Partai Gerindra, PAN dan PKS. Pengumuman yang tertunda cukup panjang pada hari Kamis (9/8) malam menandakan ada perdebatan atau negosiasi yang alot, terutama untuk posisi calon wakil presiden.

Pilihan Koalisi tiga partai, yang oleh Prabowo disebutkan punya pengalaman yang panjang dalam pemilihan kepala daerah, akhirnya memilih Sandiaga Uno, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Perdebatan tampaknya cukup keras antara tiga partai itu dengan PartaiDemokrat.

Pilihan calon Wapres ini, harus dibayar dengan hengkangnya Partai Demokrat dari koalisi itu. Ini bisa melemahkan dukungan dan dana bagi koalisi tersebut, meskipun pilihan pada Sandiaga bisa berarti juga soal dana. Namun ada harga lain yang juga harus dibayar dengan munculnya ungkapan baru yang kurang enak sebagai “Jenderal Kardus” bagi Prabowo.

Pilihan pada posisi Cawapres ini, bagi Sandiaga bisa jadi “penyelamatan” mengingat dia dan Gubernur Anies Baswedan terus-menerus menjadi gunjingan warga terkait kinerjanya sebagai orang No. 1 dan 2 di Jakarta dalam 10 bulan pemerintahannya. Catatan bagi Sandiaga ini bisa menjadi masalah, namun bagi Prabowo mungkin ada pertimbangan yang lebih penting mengingat sudah dua kali gagal dalam pemilihan presiden.

Bagaimana dengan Partai Demokrat?

Meninggalkan koalisi mendukung Prabowo – Sandiaga, pilihan Partai Demokrat adalah mendukung Koalisi pendukung Jokowi- Ma’ruf Amin. Namun pilihan ini, hanya akan menempatkan Parti Demokrat sebagai penggembira, dan membutuhkan persetujuan partai-partai lain.  

Untuk mengajukan calon sendiri, karena partai ini karena ambisi mengusung Agus Harimurti Yudhoyono, putra Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Pilpres, partai ini tidak cukup modal dukungan dengan satu partai yang hanya memperoleh 10,9 persen dalam Pemilu 2014.

Ini bisa menjadi masalah besar bagi karir politik Agus yang mengahiri karir militer dengan pangkat Mayor ini, dan gagal dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017. Atau pilihan lain dengan kembali pada kubu Prabowo, atau memutuskan    “indepnden.”

Situasi Partai Demokrat, dengan figur dominan pada SBY, tampaknya memang canggung untuk bergabung di tingkat nasional dengan koalisi pimpinan PDIP, tetapi sama juga canggungnya dengan Koalisi pimpinan Partai Gerindra.

Jadi bagaimana posisi Partai Demokrat dalam Pilpres kali ini. Akan segera ada keputusan yang akan dan harus diambil partai ini, mungkin akan mengejutkan salah satu koalisi itu. Bagi rakyat, mungkin tidak mengejutkan, bahkan keputusannya bisa tidak terlalu signifikan.

Kita bisa saja menunggunya, tetapi dengan calon presiden yang pernah bersaing pada Pemilu 2014, rakyat tampaknya sudah mendekati pada keputusan untuk memilih siapa.

Editor : Sabar Subekti

Back to Home