Google+
Loading...
RELIGI
Penulis: Prasasta Widiadi 07:19 WIB | Rabu, 25 Januari 2017

Kemenag Bahas Radikalisme dengan Perguruan Tinggi

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam. (Foto: kemenag.go.id)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Nur Syam meminta para pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengambil bagian secara lebih progresif dalam mengatasi problem keberagaman, utamanya terkait fenomena radikalisme dan intoleransi.

“Islam yang rahmatan lil alamin, terbuka, damai, dan toleran harus dihadirkan kembali jangan dikalahkan yang intoleran,” kata Nur Syam  saat memberikan pengarahan pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam, Senin (23/1) di Jakarta.

Guru Besar UIN Sunan Ampel ini berharap civitas akademika PTKIN memiliki awareness terhadap munculnya gerakan-gerakan yang bisa mengancam harmonisasi kebangsaan. "Kita tidak lagi bermain wacana, tetapi harus ada aksi dan gerakan kontra atas gerakan-gerakan radikalisme," kata Nur Syam.

Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam gerakan deradikalisasi atau deekstrimisme ini, menurut Nur Syam adalah dengan membangun struktur yang massif untuk melakukan pemetaan, pengkajian, simuasi-simulasi, dan penanggulangan radikalisme. Nur Syam berharap mahasiswa dan dosen dapat menjadi agen deteksi dini adanya kelompok radikal. "Jangan sampai kita kalah dengan medsos dalam merespon gerakan radikal," kata dia.

Hal lain, menurut Nur Syam, membangun jejaring dengan lembaga-lembaga yang otoritatif pada penanganan radikalisme, seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan).

Civitas akademika PTKIN juga dituntut dapat terlibat aktif dalam cyber war, untuk melawan media sosial yang anti pada NKRI dan Pancasila.

Melalui FGD ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamarudin Amin meminta para Rektor PTKIN dapat memberikan dan merumuskan solusi, baik jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap sejumlah issu kontemporer di Indonesia, utamanya terkait fenomena intoleransi dan radikalisme.

"Nilai-nilai moderasi di kalangan PTKI mungkin sudah bagus dan sudah dijalankan, tetapi kita belum melakukan kapitalisasi terhadap Islam moderat secara fokus dan terstruktur," kata Kamarudin.

Kamarudin berharap, dosen dan mahasiswa PTKI keluar ke masyarakat untuk mengkapitalisasi nilai-nilai moderasi yang selama ini sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan counter wacana terhadap buku-buku agama yang cenderung radikal.

Dosen dan mahasiswa, lanjut Kamaruddin, harus tampil paling depan dalam menyuarakan moderasi dan counter terhadap ancaman kebhinekaan bangsa. "Kementerian Agama termasuk PTKIN bisa menjadi lembaga yang paling otoritatif dalam melawan gerakan radikalisme," kata dia. (kemenag.go.id)

Editor : Eben E. Siadari

Zuri Hotel
Back to Home