Google+
Loading...
EKONOMI
Penulis: Melki Pangaribuan 21:39 WIB | Rabu, 11 Januari 2017

Kesenjangan Ekonomi Tanggung Jawab Pusat-Daerah

Ilustrasi. Warga menggoreng makanan kering berbahan dasar tepung sagu di Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (15/10). Melalui program pemberdayaan masyarakat, kelompok Maytemorai yang terdiri dari Mama-Mama asli Papua mengolah tepung sagu menjadi bahan makanan ringan berupa kerupuk yang dijual ke pasar. (Foto: Antara/Olha Mulalinda)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Arifin Rudiyanto, menilai kesenjangan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kesenjangan pertumbuhan ekonomi tidak ada amanat dari manapun. Misalnya agar Pantai Utara sama dengan Pantai Selatan, kalau pelayanan dasar, amanat undang-undang di manapun masyarakat berada, harus dapat pelayanan dasar," ujar Arifin di Jakarta, hari Rabu (11/1).

Pemerintah sudah menerapkan standar minimum pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta sudah ada pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

"Dengan ini, hampir sebagian besar aspek pelayanan dasar akan diwujudkan pemda. Inilah perlunya inovasi pemda agar pelayanan dasar dilakukan sebaik-baiknya karena ini merupakan hak warga negara," katanya.

Arifin menuturkan, pihaknya kini tengah mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi di masing-masing wilayah. Ada wilayah yang berbasis perkebunan, pertambangan, dan lainnya.

Menurutnya, agar terjadi pertumbuhan ekonomi, yang harus dilakukan adalah bagaimana terjadi nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki.

Supaya terjadi nilai tambah, lanjutnya, juga akan dihitung berapa banyak energi yang dibutuhkan, konektivitas seperti apa yang harus dibangun, teknologi yang dibutuhkan, serta sumber daya manusia yang mumpuni.

Misalnya Kalimantan, lima sampai sepuluh tahun lagi akan mengarah menjadi wilayah tujuan investasi. Investor akan mengarah ke wilayah di mana sumber daya alam tersedia.

"Tapi yang kita hindari adalah tenaga kerja kelas tinggi yang datang dari luar Kalimantan. Makanya kami sedang menyiapkan Institut Teknologi Kalimantan, untuk menyiapkan SDM kelas menengah atas yang jadi inovator daerah," ujar Arifin.

Kendati demikian, rencana tersebut tentunya membutuhkan dukungan kerja sama dari pemda agar investasi mudah masuk. Dibutuhkan pula dukungan anggaran dari pusat dan provinsi, serta stabilitas politik dan keamanan.

Inovasi yang dibutuhkan tidak hanya sebatas teknologi, namun juga kearifan lokal misalnya APBD tepat waktu dan pelayanan terjangkau di setiap wilayah.

"Kita sudah identifikasi masing-masing wilayah potensi ekonominya apa. Misalnya Bali pariwisata, ya disitulah kami fokuskan. Kawasan NTT berbasis peternakan, Kalimantan perkebunan dan pertambangan. Jadi kita upayakan yang penting ada nilai tambah dari proses tersebut," kata Arifin.(Ant)

Editor : Eben E. Siadari

Back to Home