Ketum PGI Ungkap Isi Pertemuan Presiden bersama Tokoh Agama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengadakan pertemuan dengan delapan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, 2 Juni 2020.

Ketua Umum PGI, Pdt Gomar Gultom, mengungkapkan isi pertemuan tersebut. Dia menyatakan perlunya semua elemen masyarakat membangun dan mengembangkan disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dan berbagai habitus baru dalam memasuki masa kenormalan baru.

“Tanpa disiplin, apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, akan sia-sia, dan masyarakat akan terus berada dalam bayang-bayang penularan COVID ini,” kata Gomar dalam keterangan tertulis yang dilansir di Jakarta, hari Rabu (3/6).

Menurut Gomar, Presiden menyambut ajakan untuk meningkatkan disiplin nasional ini, di tengah kondisi masyarakat yang menurutnya memang masih kurang rasa disiplin.

“Kita sangat bersyukur bahwa masyarakat tidak panik dalam menghadapi pandemi COVID 19 ini”, demikian Presiden mengawali percakapan dengan delapan tokoh lintas agama, hari Selasa sore (3/6) di Istana Negara.

Menurut Presiden, pawal pandemi ini, Pemerintah sangat berhati-hati dan mengumumkannya secara soft kepada masyarakat atas saran dari para pakar. Menurut para pakar, kepanikan masyarakat akan menurunkan 50 persen imunitas.

“Jadi bukan pemerintah tidak serius, tapi lebih karena kehati-hatian itu. Lihat saja, bahkan negara besar seperti USA pun mengalami kerusuhan berkepanjangan. Dalam masa sulit pandemi ini, ternyata akhirnya kita bisa memproduksi sendiri APD, PCR dan ventilator. Semuanya kini sudah dapat diproduksi dalam negeri,” kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden mengatakan pada awalnya memang kita kesulitan karena harus mengimport, sementara berbagai negara berebut untuk memilikinya.

Presiden juga mensyukuri prediksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa di tengah perlambatan ekonomi dan berbagai negara mengalami minus dalam pertumbuhan ekonomi, Indonesia termasuk di antara tiga negara yang pertumbuhan ekonominya positif, yakni India (1,9), China (1,2) dang Indonesia (0,5 yang sebelumnya 5 persen).

“Kini kita sedang mempersiapkan masyarakat untuk membuka kembali aktifitas perokonomian dan ibadah secara bertahap. Ada 120 kabupaten kota yang tidak ada kasus sama sekali. Di daerah ini bisa berlangsung kehidupan yang normal”, lanjut Presiden.

Sementara untuk pembukaan kembali sekolah dan pesantren, kita belum ada keputusan. “Kita harus hati-hati akan nasib 54 juta siswa kita”, demikian Presiden.

Presiden juga menyebutkan bahwa tahun ini Indonesia tidak akan memberangkatkan haji. Otoritas Saudi Arabia belum memberikan signal apakah akan menyelenggarakan haji tahun ini, dan berhubung hal ini membutuhkan persiapan, dan waktu untuk itu sudah tidak memadai, mak kita putuskan tidak akan memberangkatkan haji tahun ini.

Para pimpinan agama tersebut pada umumnya mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Namun kita berharap agar komunikasi para pejabat kepada masyarakat kiranya satu irama dan tidak bertentangan satu sama lain. Kita di lapangan mengalami kesulitan menghadapi masyarakat kalau hal ini berlangsung terus menerus,” demikian disampaikan Abdul Mukti, Sekum PP Muhammadyah.

Lebih lanjut Mukti mengatakan perlunya juga counter narasi dari pemerintah menghadapi banyaknya penyesatan informasi di berbagai media selama pandemi ini, baik menyangkut isu konspirasi, China, dan lainnya.

Pascapembatalan Keberangkatan Haji

Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah tokoh lintas agama pasca-keputusan Pemerintah RI untuk tidak memberangkatkan jamaah haji ke Tanah Suci pada musim haji 2020.

Adapun hal yang dibahas oleh Presiden dan para tokoh lintas agama adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.

Kementerian Agama telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada 2020. Hal tersebut juga telah mendapat dukungan dari organisasi Islam di Tanah Air.

“Sesuai ketentuan Islam, keamanan adalah salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji. Demi kemaslahatan bersama ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan dengan seksama untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji 1441 H,” sebagaimana tercantum dalam pernyataan tertulis Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada pukul 15.00 WIB tersebut, Presiden menjelaskan langkah-langkah pemerintah tentang penanganan COVID-19 dan menjelaskan upaya yang telah dilakukan selama ini.

“Pandemi COVID-19 telah menyebar di 215 negara, baik negara maju, negara berkembang, negara kaya, miskin, negara besar, kecil semua terkena pandemi COVID-19,” ucap Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan lagi hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga telah berdampak ke sektor lain.

“Masalahnya bukan di sisi kesehatan saja, tapi juga sudah masuk ke bidang lain seperti ekonomi dan sosial,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta masukan dari para tokoh lintas agama terkait kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru utamanya di tempat-tempat ibadah.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Adapun tokoh lintas agama yang hadir antara lain Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmi Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Muhyiddin Junaidi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom, dan Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Ignatius Kardinal Suharyo.

Ada pula Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Arief Harsono, dan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Xs. Budi Santoso Tanuwibowo. (Ant)