KKI 2018 Siap Rumuskan Strategi Kebudayaan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan menggelar Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Jakarta pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 2018. Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 ini bertepatan dengan 100 tahun Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI). KKI pertama kali diselenggarakan pada tahun 1918 di Magelang, Jawa Tengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, KKI 2018 akan menetapkan strategi-strategi kebudayaan. Perbedaan KKI 2018 dengan KKI sebelumnya, KKI 2018 akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebudayaan.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, dengan semangat memajukan kebudayaan, Kemendikbud melibatkan unsur masyarakat, antara lain ahli, narasumber, dan pemangku kepentingan kebudayaan lain dalam KKI 2018. Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 ini diselenggarakan dengan semangat gotong royong yang melibatkan semua pihak.

Hilmar mengatakan, strategi kebudayaan merupakan pekerjaan besar yang menjadi amanat dari UU Pemajuan Kebudayaan. “Jadi strategi budaya artinya adalah penjabaran visi dan misi yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di dalam konteks sekarang, dan ini pekerjaan yang sangat besar untuk pertama kalinya dalam sejarah kita,” katanya, seperti dilaporkan Jeremy Krisnugroho dan Desliana Maulipaksi, dan dilansir kemdikbud.go.id.

“Proses penyusunan ini berlangsung dari bawah. Strategi budaya ini bukan kesimpulan para ahli saja, bukan kesimpulan dari budaya lain saja, bukan hanya petinggi dari mereka yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang, tapi ini merupakan buah dari kecerdasan kolektif,” katanya, saat acara Peluncuran Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Kantor Kemendikbud, Jakarta, 9 November lalu.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dari 24 Provinsi

Sebelum diadakan Kongres Kebudayaan 2018, Kemendikbud telah mengumpulkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 200 kabupaten/kota, atau tidak kurang dari 24 provinsi yang menyerahkan ke Kemendikbud.

Artinya, di tiap kabupaten/kota yang menyusun PPKD telah muncul pembahasan tentang strategi kebudayaan di daerah masing-masing, sehingga membentuk ide kolektif yang bermuara pada sebuah rangkuman dan berkorelasi menjadi strategi budaya yang sangat kuat.

Himar menuturkan, Kemendikbud bekerja keras untuk menghimpun pandangan pendapat dari berbagai sektor atau bidang kebudayaan, dan sekarang ini sudah ada 27 rumusan yang muncul dari masing-masing bidang. Mulai dari mereka yang bergerak di bidang seni pertunjukan, membahas masalah infrastruktur, sarana prasarana, sampai pada senjata tradisional, hingga wayang.

“Jadi Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 ini adalah upaya menghimpun pandangan, informasi, dan identifikasi masalah beserta usulan solusinya, serta merangkainya menjadi rumusan strategi kebudayaan yang solid,” katanya.