KKP: Indonesia Jangan Jadi Penonton MEA 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Subjakto menginginkan Indonesia jangan hanya menjadi penonton saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.

"Dalam menghadapi pasar bebas ASEAN pada 2015, kita harus siap sebagai pemain, jangan hanya sebagai penonton yang hanya membeli produk dari luar," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (19/8).

Untuk itu, menurut dia, diperlukan adanya peningkatan efisiensi, daya saing, nilai tambah, dan juga produktivitas dari beragam kinerja perekonomian di berbagai daerah di Tanah Air.

Ia juga mengutarakan optimismenya bahwa tujuan tersebut dapat tercapai antara lain melalui penerapan teknologi serta keberhasilan suatu daerah juga dapat memotivasi daerah lain.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengatakan Indonesia telah mengalami pengalaman pahit dengan perjanjian pasar bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA).

"Pengalaman pahit dengan ACFTA menunjukkan bahwa industri Indonesia tidak siap sehingga pasar dalam negeri banjir barang dari Tiongkok," kata Suryo Bambang Sulisto saat membuka Forum Diskusi Kadin di Jakarta, Selasa (22/7).

Menurut Suryo, setelah ACFTA telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini, industri Indonesia tidak juga menunjukkan kemajuan.

Ia mengingatkan, berdasarkan angka BPS pada tahun 2009, total impor Indonesia berjumlah 96,829 miliar dolar Amerika Serikat (AS), terdiri atas bahan baku dan penolong sebesar 69,638 miliar dolar AS, barang modal 20,438 miliar dolar AS, serta barang konsumsi 6,752 miliar dolar AS.

Sedangkan pada 2013, total impor 186,631 miliar dolar AS terdiri dari bahan baku dan penolong 140,126 miliar dolar AS, barang modal 31,534 miliar dolar AS, serta barang konsumsi 13,139 miliar dolar AS.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perubahan yang bersifat struktural dalam kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan manusia," katanya.

Perubahan struktural itu, ujar dia, hanya akan terlaksana melalui kebijakan publik yang efektif, yang berarti perubahan mendasar juga diperlukan di bidang politik serta bidang birokrasi. (Ant)