Komisi X: Kebijakan Beasiswa, Pemprov Jabar Tak Hormati Kemajemukan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Komisi X Vena Melinda menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat‎ tidak menghormati kemajemukan terkait program beasiswa untuk mahasiswa yang harus menghafal Alquran.

“Saya rasa apa yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat memang sedikit tidak menghormati kemajemukan karena program beasiswanya kepada mahasiswa antara lain mensyaratkan kemampuan menghafal Alquran. Harusnya program beasiswa seperti ini tidak hanya mementingkan satu golongan agama," kata Vena saat dihubungi satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (5/10).

Politisi Partai Demokrat ini menilai Pemerintah provinsi Jawa Barat seharusnya menitikberatkan kepada persyaratan yang lebih bersifat universal dan tidak diskriminatif.

“Apalagi ternyata pemberian beasiswa ini melalui APBD, maka harus dipertimbangkan penggunaaannya untuk semua khalayak tanpa mementingkan satu golongan agama. Penggunaan APBD pendidikan harusnya memang diperuntukan untuk masyarakat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tanpa terkecuali,” kata dia.

Pemprov Jawa Barat bukan pemerintahan Islam, kata Vena, dan bukan menggunakan Perda Islam. Lain hal kalau yang memberi beasiswa itu pemerintahan Arab Saudi, misalnya. Arab Saudi bisa memberikan kualifikasi seperti menghafal Alquran.

“Harusnya d isini Pemprov segera membuka jalan beasiswa juga yang memungkinkan untuk non-Muslim dengan syarat yang sepadan dengan hafiz Alquran agar tidak diskriminatif,” katanya.

Dinas Pendidikan Jabar, dengan surat keputusan bertanggal 27 September 2016 itu menyebutkan sejumlah persyaratan khusus untuk memperoleh beasiswa tersebut. Selain memiliki KTP dan kartu keluarga Jabar, calon penerima beasiswa adalah mahasiswa S1 dengan IPK 3,00, dan mahasiswa S2 dan S3 dengan IPK 3,25. Kemudian dituliskan pula persyaratan lainnya: "Prioritas mahasiswa berprestasi di bidang hafal Alquran minimal lima juz, olah raga, seni budaya, sains, teknologi dan komunikasi".

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum