Komnas Perempuan Minta Presiden Pastikan KLHS Komprehensif

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Komnas Perempuan menyarankan Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) terkait kegiatan penambangan karst oleh Semen Indonesia yang dilakukan secara komprehensif dan terbuka.

Hal itu dituliskan dalam surat rekomendasi Komans Perempuan untuk Presiden Joko Widodo terhadap SK Gubernur Jawa Tengah pada 23 Maret 2017.

"Proses KLHS harus komprehensif dan terbuka dengan melibatkan perwakilan petani Kendeng yang saat ini sedang berkonflik dengan Gubernur Jawa tengah," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana di Jakarta, Senin (27/3).

Komnas Perempuan memandang upaya tersebut dapat mencairkan ketegangan pascaditerbitkannya izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen.

Surat keputusan itu dilakukan atas dasar kekeliruan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menafsirkan petimbangan hukum dan putusan PK Mahkamah Agung.

Putusan MA RI memerintahkan Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan Semen Indonesia di Rembang dengan menimbang gubernur tidak menyiapkan solusi konkret dan cara alternatif dalam penanggulangan terhadap masalah kebutuhan warga.

Sementara itu Ganjar tetap memberikan izin penambangan dan pabrik semen beserta utilitasnya.

Komnas Perempuan berpendapat Ganjar yang menerbitkan SK Gubernur yang diterbitkan saat KLHS sedang diproses telah menuai konfilk antara sesama masyrakat dan dengan pemerintah daerah. (Ant)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum