KontraS Serahkan Kartu Pos Desak Kasus Munir ke Kemensekneg

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyerahkan ribuan kartu pos untuk mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus Munir.

Koordinator KontraS, Haris Azhar besama dengan para aktivis lainnya menyerahkan kartu pos yang dikirimkan dari masyarakat di 20 kota di Indonesia dengan tuntutan meminta kepada pemerintah mengumumkan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir kepada publik yang diberikan melalui Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari Selasa (17/1).

“Desakan melalui kartu pos ini merupakan bagian dari keprihatinan dan protes atas sikap Presiden Joko Widodo yang mengelak untuk menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Publik (KIP). Bahwa dokumen TPF Munir adalah informasi publik yang harus diumumkan kepada masyarakat, oleh karena itu Presiden Republik Indonesia harus segera mengumumkan,” kata Koordinator KontraS Haris Azhar.

Aksi damai yang digelar di Taman Aspirasi di kawasan Monumen Nasional (Monas) itu sebelumnya melakukan orasi dengan menuntut kepada Presiden Republik Indonesia di antaranya, segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat, kemudian memerintahkan jajaran kepresidenan untuk menindaklanjuti kembali fakta dan rekomendasi yang tercantum dalam hasil dokumen hasil penyelidikan TPF Munir dan terakhir menghentikan segala bentuk tindakan melempar tanggung jawab dan berlindung dibalik tindakan prosedural dalam pengungkapan kasus Munir.

Aksi dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju kantor Kementerian Sekretariat Negara dengan menyerahkan ribuan kartu pos sebagai bagian dari tuntutan.