Loading...
FOTO
Penulis: Dedy Istanto 16:38 WIB | Selasa, 27 September 2016

KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua

KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua
Perwakilan warga yang tergabung dalam Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia menggelar aksi damai di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/9). Mereka mendesak KPK mengusut kasus korupsi di Papua menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) terhadap Wali Kota Jayapura. Aksi digelar dengan mengenakan pakaian adat dengan membawa atribut berupa poster bertuliskan protes sekaligus menyerahkan laporan dan berkas sebagai bukti untuk ditindaklanjuti oleh KPK. (Foto-foto: Dedy Istanto)
KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua
Perwakilan warga yang tergabung dalam Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia menyerahkan laporan sekaligus berkas sebagai bukti dugaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Wali Kota petahana Jayapura, Benhur Tommy Mano.
KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua
Aktivis masyarakat sipil saat menggelar aksi di meja resepsionis gedung KPK dengan membawa atribut berisi protes mendesak KPK untuk mengusut korupsi di Papua.
KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua
Perwakilan warga Papua menggelar aksi damai dengan membawa atribut berupa poster bertuliskan protes mendesak KPK mengusut korupsi di Papua terkait dengan Wali Kota Jayapura menjelang Pilkada mendatang.
KPK Diminta Usut Kasus Korupsi di Papua
Atribut poster bertuliskan protes mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan warga terkait kasus dugaan korupsi kepada Wali Kota Jayapura yang digelar di gedung KPK.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Aktivis masyarakat sipil Papua menggelar aksi mendesak KPK untuk memeriksa kasus korupsi di Papua yang digelar di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hari Selasa (27/9).

Aksi damai warga ditandai dengan aksi bungkam dengan membawa atribut berupa poster berisi tuntutan dengan mengenakan pakaian adat untuk mendesak KPK memeriksa Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano atas dugaan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan jabatan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang.

Selain mengggelar aksi, perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparasi dan Independensi Indonesia (PASTI) juga menyerahkan laporan dan berkas sebagai bukti untuk ditindaklanjuti kepada KPK.

Dalam keterangan tertulis, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh wali kota petahana berupa kasus dugaan penyimpangan administrasi, berupa pemalsuan dokumen dan rekayasa Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2) fiktif dengan modus pemalsuan data pegawai.

Selain itu, kasus dugaan penyimpangan alokasi anggaran tahun 2014 untuk membiayai Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita yang disinyalir banyak keluarga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik.

Aksi yang digelar pukul 14.00 WIB berlangsung secara damai sampai akhirnya membubarkan diri setelah menyerahkan laporan. 

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum

BPK Penabur-Start Up
Zuri Hotel
Back to Home