Google+
Loading...
INDONESIA
Penulis: Wim Goissler 20:49 WIB | Kamis, 21 Desember 2017

Kritik BBM Satu Harga, Pastor John Dicap Pro Papua Merdeka

Pastor John Jonga (Foto: Wim Goissler/satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Kritik Pastor John Jonga terhadap pelaksanaan program pemerintah "BBM Satu Harga" di Papua ternyata mendatangkan reaksi tak sedap baginya. Seorang aktivis medsos yang bernama Dede Budhyarto, menyebut kritik pastor yang sudah bermukim di Papua sejak 1985 itu sebagai berita bohong atau hoax. Bukan itu saja, dalam cuitannya lewat akun Twitter, pemilik akun dengan 48.300 follower itu menyiratkan bahwa Pastor John sebagai salah seorang petinggi OPM. 

 "Ada yg menyebarkan berita BOHONG katanya harga BBM di Papua sama harganya dgn di Jawa hanya jika Presiden Blusukan saja.Yg ngomong salah satu petinggi OPM yg pingin Medeka,...eh ada warga yg dgn senang hati kirim struk pembelian BBM. *situ percaya mana?," tulis Kang Dede, sebutan popularnya, Selasa (19/12).

Turut ia tampilkan gambar struk pembelian bensin di salah satu SPBU di Abepura, Jayapura, yang menurutnya dikirimkan oleh salah seorang netizen. Gambar struk itu, menurut Kang Dede, yang aku Twitternya bermotto "Kebenaran akan menemukan jalannya Sendiri," menjadi bukti sahih bahwa klaim harga BBM di Papua sudah satu harga --tidak seperti yang diungkapkan oleh Pastor John Jonga -- terbukti benar.

Pernyataan Kang Dede lewat akun Twitternya cukup mendapat perhatian dari banyak netizen. Ini dianggap sebagai jawaban terhadap kritik Pastor John yang sejak hari Senin (18/12) memang ramai dibicarakan. Dalam seminar yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pastor John Jonga yang bernama asli Yohanes Jonga itu mengungkapkan bahwa harga BBM di Yahukimo, tempat ia melayani sebagai rohaniawan, kembali ke 'harga normal' hanya dua minggu setelah Jokowi pulang dari kunjungan ke sana. Ini yang tampaknya membuat Kang Dede menampilkan foto struk pembelian BBM di salah satu SPBU di Papua itu. Para pendukung Kang Dede berpendapat  foto struk adalah bukti yang lebih sahih, dibandingkan sekadar pernyataan sang pastor.

Namun tak berapa lama kemudian muncul berbagai bantahan terhadap Kang Dede, termasuk dari mereka yang berada di Papua. Isi bantahan terutama pada dua hal. Pertama pada anggapan bahwa struk pembelian BBM di Abepura sebagai bukti bahwa BBM Satu Harga sudah berhasil dijalankan di Papua. Kedua, bantahan terhadap Pastor John sebagai tokoh OPM.

Bagi netizen yang tinggal di Papua, struk pembelian BBM di SPBU Abepura yang menunjukkan harga yang sama dengan harga BBM di wilayah lainnya di Indonesia, tak otomatis menjadi bukti bahwa bahwa "BBM Satu Harga" sudah berhasil di Papua. Sebab, harga di SPBU dimana-mana memang seharusnya sama. Bahkan sedari dulu harga BBM di SPBU di Jayapura sudah sama dengan di daerah lainnya, sebelum Presiden Joko Widodo menjadi presiden. Padahal yang dipersoalkan oleh Pastor John Jonga adalah harga BBM di luar kota-kota besar di Papua.

"Yg upload struk pembelian BBM di SPBU Kotaraja Abepura utk menanggapi komentar Pater John Jonga mungkin de kena benturan sedkit kapa sampe malas baca isi berita yg konteksnya di pegunungan Papua, salah satunya di Yahukimo. Itu yg org bilang, makana tekolah!," tulis Victor Mambor, wartawan Tabloid Jubi, yang tinggal di Jayapura dalam Bahasa Indonesia dialek Papua.

"Harga BBM di Jayapura sini sebelum Jokowi jadi presiden sudah sama deng harga di Jawa. Ko mo pecaya struk ini? Harga BBM di Jayapura beda dengan harga di Intan Jaya yg punya 1 Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) dan sehari ko hanya boleh beli 3 liter! Selebihnya 50rb/liter. Nangka!," tulis Arnold Bealu, wartawan Suara Papua, lewat akun Twitternya.

"Kalo yg bilang satu harga itu daerah yg dong baru siapkan satu APMS saja. Dan BBM diangkut deng peswat2 ke pedalaman. Ex: Sugapa 1 APMS. Bukan hanya 3 jam dgn batasan stiap org yg punya motor hanya boleh beli 2 liter. Kalo mo tambah, ya harus beli di luar dgn harga 50K," kata Arnold.

"Sa dari merauke.. Memang betul itu kota2 besar saja (jayap.. Sorong.. Manok.. Tim.. Merau) yg satu harga dgn jawa sejak jaman soeharto. Tapi kota2 kecil tidak. Jadi yg bilang papua sdh satu harga dgn jawa itu mengeneralisasi dan hoax. Di kabupaten2 kecil bbm harga naik gila2an," kata Willz the great, dengan akun @willz13.

 Kontroversi BBM Satu Harga

Pada seminar yang diselenggarakan LIPI pada hari Senin (18/12), Pastor John Jonga yang merupakan peraih Yap Thiam Hien Award (2009) itu mengeritik lemahnya pengawasan program BBM Satu Harga. Menurutnya, "BBM Satu Harga" hanya berlaku ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua. Harga kemudian melonjak ke 'angka normal' tak lama setelah Jokowi pulang.

"Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali 'normal'," kata John.

Pastor John mengatakan, ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo, Papua. Saat Jokowi baru mencanangkan program BBM satu harga di kabupaten itu pada Oktober 2016, Pastor John mengakui bahwa harganya sama seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar. "Sekarang sudah Rp 30.000 lagi. Bahkan dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai Rp 100.000," ucap Pastor John.

Atas kontroversi ini, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Papua pada hari Rabu (20/12),  mengatakan dirinya tidak mendapatkan laporan dari Pertamina perihal tidak berjalannya Program BBM Satu Harga.

"Pertamina sudah saya perintahkan (mengawasi program BBM satu harga). Tapi dari Pertamina sendiri enggak ada informasi mengenai itu (ketidakstabilan harga BBM)," kata Jokowi di Nabire, Papua, Rabu (20/12).

Jokowi meminta siapa saja yang mengetahui bahwa Program BBM Satu Harga di Papua tidak berjalan baik, untuk melapor kepadanya.

Harga BBM Melonjak di Pengecer

Pastor John Djonga menyebut bahwa harga BBM yang masih tinggi di Papua terjadi di tingkat pengecer. "Di eceran. Harganya bisa Rp 30.000. Bahkan dua sampai tiga bulan lalu sampai Rp 75.000," kata John kepada Kompas.com.

Ia menambahkan harga BBM yang mahal ini juga terjadi di daerah terpencil, diantaranya Yahukimo dan Wamena, dan Jayawijaya. "Memang bukan di pom bensin. Saya lihat ada reaksi dari teman-teman mereka tunjukkan foto struk itu di Jayapura," ujar pria kelahiran Flores yang sejak 1985 menetap di Papua ini.

Pastor John mengatakan dirinya menyadari sepenuhnya bahwa di wilayah terpencil di Papua sudah ada penyalur resmi Pertamina. Namun, jumlahnya tidak banyak.Di Wamena misalnya, kota dengan 249,31 kilometer persegi, menurut John, hanya memiliki dua penyalur resmi Pertamina. Stok BBM di dua penyalur itu juga sangat terbatas.

Warga yang mau membeli BBM harus memiliki kupon untuk mencegah pemborongan dan penimbunan. Namun, meski cara ini sudah diterapkan, tetap saja stok BBM di dua penyalur resmi itu cepat ludes.

"Kita baru mau isi bensinnya sudah habis. Solarnya juga begitu. Terpaksa beli di pengecer," ujar Pastor John, seperti dikutip Kompas.

Pastor John mengatakan, sampai saat ini ia tidak mengetahui darimana pengecer mendapatkan stok BBM untuk dijual, apakah dari agen resmi Pertamina atau ada jalur lain.

"Dulu kan Pak Jokowi bilang kalau naiknya masih Rp 10.000 kita toleransi, tapi lebih dari itu sudah tidak bisa. Itu sudah berlebihan. Sekarang kan Rp 25.000 keatas. Bahkan 3 bulan lalu kami beli Rp 75.000 di Wamena, pegunungan tengah," ujarnya.

Pastor John menyesalkan ada pihak-pihak yang tidak mempercayainya di media sosial.

"Kita beri informasi malah ada teman yang bilang ini hoax tipu tipu. Ini sungguh-sungguh terjadi. Bukan hoax sepeti yang mereka bilang. Ini kita mau berjalan baik," kata dia.

Bukan OPM 

Selain dituduh menyebar hoax, Pastor John Jonga juga mendapat tudingan sebagai tokoh OPM, yang membuat banyak orang tidak dapat menerima. Pastor John dikenal sebagai rohaniawan yang banyak menyuarakan aspirasi rakyat Papua yang termarginalkan. Ia pun dikenal memiliki komitmen terhadap penyelesaian konflik di Papua. Pada Juli 2014 Pastor John dan  Mama Yosepha Alomang, keduanya tokoh HAM Papua penerima Yap Thiam Hien (2009 dan 1999) bahkan menulis surat dukungan kepada Presiden Joko Widodo. 

Itu sebabnya, tuduhan bahwa ia petinggi OPM dirasakan keterlaluan. Banyak aktivis Papua yang tersinggung dan menyerukan agar yang menuduh minta maaf. Salah satu yang bersuara demikian adalah aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Veronica Koman. 

"Saya yakin Pater John tidak akan ambil pusing apa yang dikatakan orang. Tetapi peristiwa ini menunjukkan bagaimana watak kebanyakan orang Jakarta yang kerap memberi stigma orang Papua dengan cap OPM, dan tidak terima diberitahu oleh orang Papua karena merasa lebih pintar. Saya pikir baik kalau Pak Dede minta maaf untuk pelajaran publik," kata dia kepada satuharapan.com.

"Sebaiknya Kang Dede tidak mudah mencap orang yang berseberangan dengan pemerintah di Papua sebagai OPM. Karena sesungguhnya OPM tidak pernah mikirin rakyat Papua. Yang mereka pikir hanya perut mereka saja. Justru masukan dari Pdt JJ perlu diapresiasi ditelusuri dan dicarikan solusinya," kata Dani Purnomo lewat akun Twitter @danipurnomo96

Freddy Sinurat lewat akun Twitter-nya @Freddyths mengatakan, "Lebih baik menyelidiki keadaan di pedalaman Papua daripada menyangkal dengan bukti SPBU kota Jayapura. Pastor John bisa jadi benar?" tulis dia.

Tuduhan bahwa Pastor John adalah pastor OPM memang bukan hal baru. Itu berkaitan dengan tempat tugasnya di distrik Waris (Kabupaten Keerom), yang dikenal sebagai basis gerakan OPM pimpinan Lambert Pekikir. Sepuluh tahun lalu, Lambert Pekikir dan para pengikutnya pernah mengibarkan bendera Bintang Kejora di hutan Wembi, sekitar 400 meter dari markas TNI Keerom. Setelah berdialog beberapa saat, Lambert yang sangat menghormati Pastor John akhirnya mau menerima bujukannya untuk menurunkan bendera itu.

Sementara itu, Kang Dede yang sudah didesak oleh berbagai kalangan untuk meminta maaf, tampaknya tidak merasa perlu untuk melakukannya. Ia berkilah bahwa dalam status Twitter-nya, ia tidak menyebut nama Pastor John sebagai petinggi OPM.

"Boleh cek apakah saya menyebut nama itu? tolong tunjukkan?," tulis dia, lewat akun Twitter, menjawab desakan untuk meminta maaf dari seorang netizen.

Editor : Eben E. Siadari

Back to Home