Loading...
HAM
Penulis: Sabar Subekti 08:24 WIB | Jumat, 20 November 2020

Laporan: Pasukan Khusus Australia Diduga Bunuh 39 Tahanan di Afghanistan

Ketua Pasukan Pertahanan Australia (Australian Defence Force / ADF), Jenderal Angus Campbell, menyampaikan temuan Inspektur Jenderal ADF di Canberra pada hari Kamis (19/11/2020). (Foto: AFP)

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM-Pasukan khusus Australia diduga membunuh 39 tahanan tak bersenjata dan warga sipil di Afghanistan ketika bertugas di negara itu pada kurun 2005 -2016. Komando senior dilaporkan memaksa tentara junior untuk membunuh tawanan tak berdaya, menurut temuan penyelidikan selama empat tahun.

Australia mengatakan pada hari Kamis (19/11) bahwa 19 tentara dan mantan tentara akan dihadapkan pada tuntutan pidana potensial karena diduga membunuh 39 penduduk Afghanistan.

Merinci temuan penyelidikan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang perilaku personel pasukan khusus di Afghanistan antara 2005 dan 2016, Jenderal Australia, Angus John Campbell, mengatakan ada informasi yang dapat dipercaya dari 39 pembunuhan di luar hukum oleh 25 personel Pasukan Khusus Australia dalam 23 insiden terpisah.

Semua pembunuhan itu berada di luar "panasnya pertempuran", kata Campbell. "Penemuan ini menuduh pelanggaran paling serius atas tingkah laku militer dan nilai-nilai profesional," kata Campbell kepada wartawan di Canberra. "Pembunuhan di luar hukum, terhadap warga sipil dan tahanan tidak pernah dapat diterima."

Laporan itu mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh, termasuk tahanan, petani dan penduduk lokal Afghanistan lainnya, ditangkap dan karenanya dilindungi oleh hukum internasional.

Menyusul rekomendasi laporan tersebut, Campbell mengatakan 19 anggota dan mantan militer Australia akan dirujuk ke penyelidik khusus yang akan segera ditunjuk untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk dituntut.

Menteri Pertahanan Australia, Linda Reynolds, mengatakan pekan lalu bahwa Canberra telah diberitahu tentang penuntutan lokal akan meniadakan dakwaan di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Perintah Komandan

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, sebelumnya memperingatkan bahwa laporan itu akan mencakup "berita sulit dan sulit bagi warga Australia", tetapi hanya sedikit yang mengharapkan beberapa dari pengungkapan yang paling mengejutkan.

Sementara laporan itu dihapus secara besar-besaran, itu termasuk tuduhan bahwa personel pasukan khusus senior memerintahkan pembunuhan orang-orang Afghanistan yang tidak bersenjata.

"Ada informasi yang dapat dipercaya bahwa tentara junior diminta oleh komandan patroli mereka untuk menembak seorang tahanan dalam praktik yang dikenal sebagai 'blooding'," bunyi laporan itu.

Begitu seseorang terbunuh, mereka yang diduga bertanggung jawab akan melakukan adegan perkelahian dengan senjata atau peralatan asing untuk membenarkan tindakan mereka, laporan itu menyimpulkan.

Tindakan tersebut tidak segera terungkap, karena apa yang disimpulkan oleh laporan tersebut sebagai budaya kerahasiaan dan kompartementalisasi di mana informasi disimpan dan dikendalikan dalam patroli.

Tabir kerahasiaan adalah alasan utama mengapa tuduhan itu membutuhkan waktu lama untuk terungkap. Meski telah menjadi topik rumor, penyelidikan resmi Australia baru dimulai setelah publikasi dokumen rahasia tentang dugaan kejahatan perang di Afghanistan.

Seorang mantan pengacara militer, David McBride, telah dituduh memberikan dokumen rahasia kepada Australian Broadcasting Corp (ABC). Dia mengakui bahwa dia menyediakan dokumen tersebut, tetapi mengatakan itu untuk kepentingan nasional.

Kompensasi bagi Korban

Penyelidikan empat tahun dilakukan oleh hakim negara bagian New South Wales, Paul Brereton, yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal Pertahanan pada tahun 2016 untuk menyelidiki rumor kejahatan perang di Afghanistan antara tahun 2003 dan 2016.

Penyelidikan memeriksa lebih dari 20.000 dokumen dan 25.000 gambar, dan mewawancarai 423 saksi di bawah sumpah. Laporan tersebut merekomendasikan Canberra untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban.

Campbell mengatakan dia akan berusaha untuk mencabut kutipan untuk kelompok tugas operasi khusus yang bertugas di Afghanistan antara 2007 dan 2013. Rilis laporan itu disampaikan setelah Morrison berbicara dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani.

"Perdana Menteri Australia mengungkapkan kesedihannya yang paling dalam atas kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pasukan Australia di Afghanistan," tulis kantor Ghani di Twitter.

Australia telah menempatkan pasukan di Afghanistan sejak 2002 sebagai bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat yang memerangi milisi Taliban. Australia memiliki sekitar 1.500 tentara yang tersisa di Afghanistan. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti

UKRIDA
Gaia Cosmo Hotel
BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home