Mahfud Usul Pemerintah Pangkas satu Generasi Penegak Hukum

Mantan Ketua MK Mahfud MD (tengah) dan budayawan Jaya Suprana (kiri) menghadiri diskusi serta konferensi pers terkait penolakan warga Bukit Duri terhadap rencana penggusuran kawasan tersebut di Sanggar Ciliwung Merdeka, Bukit Duri, Jakarta, hari Kamis (12/5). Warga Bukit Duri menolak adanya penertiban kawasan tersebut yang direncanakan pada Mei ini dan mempertanyakan janji Pemerintah untuk merelokasi kawasan tersebut dengan pembangunan Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri. (Foto: Antara)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Dewan Pembina MMD Initiative, Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah melakukan langkah radikal memangkas generasi penegak hukum yang terindikasi memiliki hubungan dengan mafia hukum.

"Lembaga penegak hukum harus putus dengan hubungan masa lalu. Pemerintah bisa melakukan langkah radikal potong generasi, karena banyak mafia warisan masa lalu yang membuat penegak hukum tersandera," ujar Mahfud dalam acara diskusi publik bertema "Mahkamah Agung dan Mafia Peradilan" di kantor MMD Initiative, Jakarta, hari Rabu (25/5).

Mahfud menyampaikan tidak sedikit pejabat atau aparat penegak hukum di Indonesia saat ini memiliki keterkaitan dengan rezim penguasa masa lalu yang lekat dengan persoalan korupsi.

Pejabat penegak hukum yang tersandera kekuasaan masa lalu itu kemudian mudah dipengaruhi mafia hukum dalam pengambilan keputusannya.

Dia mengingatkan, mafia hukum sendiri kerap memiliki kemampuan menembus jaringan di pemerintahan dan mempengaruhi pejabat di lembaga penegak hukum.

Menurut dia mafia hukum biasa melakukan persekongkolan dengan pengacara dan kepolisian untuk mempengaruhi keputusan hukum. (Ant)