Loading...
INDONESIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 12:30 WIB | Minggu, 21 September 2014

Megawati Dibutuhkan Demi Amankan Strategi Pindah Haluan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo saat hadir dalam upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan HUT RI ke-69 yang diikuti oleh para kadernya dan partisipan. (Foto: Dedy Istanto)

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Peserta Rakernas IV PDIP yang mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum lagi menunjukkan bahwa partai membutuhkan kepemimpinan presiden kelima RI itu demi mengamankan strategi pindah haluan, kata juru bicara DPP PDIP Eva Kusuma Sundari.

"Bu Mega masih dibutuhkan, tidak saja oleh kader-kader di struktur PDI Perjuangan, tetapi juga oleh Joko Widodo, kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli lalu," kata Eva usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI Perjuangan di Semarang, Minggu (21/9) dini hari.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri diusulkan untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 oleh seluruh ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan dalam sidang pleno ketiga pada Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (20/9).

"Ini di luar tradisi, biasanya suksesi PDI Perjuangan di forum kongres. Rakernas IV milik peserta/para anggota karena agenda setting ditentukan oleh mereka sehingga Bu Mega dan `steering committee` (panitia pengarah) justru terkejut dengan usulan tersebut," kata Eva.

Hal itu, lanjut dia, merupakan tanda kematangan berorganisasi partainya sehingga wajar rakyat memberikan kepercayaan PDI Perjuangan memenangi pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2014.

Menurut Eva, kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum ini tentu sinyal yang baik bagi jaminan kuatnya dukungan PDI Perjuangan ke pemerintahan Joko Widodo sekaligus jaminan kuatnya pemerintahan Jokowi (strong state) kelak sehingga mampu memberikan kestabilan sebagaimana harapan para pihak di dalam dan luar negeri.

Kesediaan Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan hingga 2020, kata Eva, harus pula dimaknai untuk menjamin regenerasi berjalan mulus di dalam PDI Perjuangan sehingga tradisi memberikan kader-kader muda berkualitas, seperti Jokowi dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), kepada Indonesia berkelanjutan.

Eva pun menyebut nama kader PDI Perjuangan lainnya, antara lain Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), Frans Lebu Raya (Gubernur Nusa Tenggara Timur), dan Tri Risma Harini (Wali Kota Surabaya) di pemerintahan.

Kemudian, politikus-politikus muda di DPR RI, seperti Budiman Sudjatmiko, Maruarar Sirait, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, Arif Wibowo, dan Ribta Tjiptaning.

Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia) DPR RI mengemukakan bahwa usulan tersebut karena berdasarkan fakta Megawati Soekarnoputri telah sukses memimpin oposisi selama 10 tahun sehingga menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang dalam pemilu anggota legislatif sekaligus Pilpres 2014.

Politik pindah haluan PDI Perjungan--dari oposisi menjadi partai pemerintah--sebagai putusan Rakernas IV, kata Eva, harus dijamin aman dan sukses demi kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mewujudkan "Indonesia Hebat".

Eva menegaskan, "Dari oposisi pindah ke dalam kekuasaan pemerintahan, hanya Bu Mega yang dipercaya para kader PDI Perjuangan dapat menyukseskan transisi sehingga Jokowi bisa sukses memimpin sekaligus PDI Perjuangan sukses mengawal kader PDI Perjuangan Jokowi sebagai presiden." (Ant)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home