Megawati Sindir Peran Bidang Kerja Rini Soemarno, BUMN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyindiri bidang kerja kementerian yang dipimpin oleh Rini Soemarno, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menilai, peran BUMN saat ini tidak sesuai lagi dengan fungsi utamanya.

 Megawati berpandangan, BUMN kini tidak mampu lagi menjadi penyangga perekonomian nasional. BUMN hanya diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi. "Seharusnya, BUMN digunakan sebagai alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat," kata Megawati saat berpidato dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Jakarta Internasional Expo, Kawasan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, hari Minggu (10/1).

 Pernyataan Megawati itu pun disambut teriakan para kader partai berlambang banteng yang hadir. "Gantiiii."

Megawati menjelaskan, PDI Perjuangan telah memberikan perhatian khusus untuk meluruskan kinerja BUMN. Hal itu sudah diperlihatkan oleh kader PDI Perjuangan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, yakni dengan membentuk Panitia Khusus PT Pelabuhan Indonesia (Pansus PT Pelindo) II.

Pansus Pelindo II tersebut melahirkan rekomendasi agar pemerintah mengkaji ulang kontrak PT Pelindo II dengan Hutchison dalam pengelolaan pelabuhan Tanjung Priok. "Pansus ini merupakan pintu masuk tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi," ujar Megawati.

Megawati mengatakan, jika BUMN dikelola dengan baik, pembangunan negara juga akan berjalan mulus. Dia menilai bahwa BUMN seharusnya bisa menjadi alat negara untuk mengaplikasikan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kekayaan alam digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Megawati, konstitusi juga meminta agar pemerintah menyelematkan aset negara. "Untuk itu kami dukung agar pemerintah meninjau kembali semua kontrak karya, seperti perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia," tuturnya.

Editor : Bayu Probo