Mengukur Capres Jokowi dan Prabowo Pasca Pemerintahan SBY

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2014 siapapun pemenangnya nanti dipastikan akan disibukkan dengan perkelahian dan perebutan sumber daya politik baik ditingkat eksekutif maupun legislatif. Kondisi politik akan banyak diwarnai sebuah kepentingan ketimbang dengan agenda-agenda sosial kemanusiaan.

Penilaian ini disampaikan Rebertus Robet Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga dihadiri juga Direktur PUSAD Paramadina Ihsan Ali Fauzi dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Albet Nego Tarigan dalam diskusi bertajuk “ Masa Depan Demokrasi Indonesia Pasca Pemerintahan SBY” bersama  Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5).

Dalam catatannya Robertus juga membuat perbandingan kandidat calon presiden (Capres) yang ada seperti  Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo yang keduanya sama-sama mendominasi sektor industrialisasi. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan akan masalah perbaikan pada isu lingkungan, ekologi akan sulit dicapai.

Sementara dari segi dekomodifikasi sebagai obat penawar kapitalisme keduanya bisa dikatakan sederajat, sehingga dalam menangani persoalan hak-hak pekerja serta perlindungan sosial yang komprehensif juga cukup sulit. Kemudian mengenai masalah ekspansi kekuasaan negara secara ideologi keduanya sama baik dalam pemikiran maupun pemahaman, hanya saja yang membedakan adalah latar belakang kedua kandidat berasal yaitu masyarakat sipil dan militer.

Yang terakhir mengenai masalah kekuatan bagi presiden terpilih nantinya yang selalu akan lebih kecil dari kekuatan tingkat legislatif. Melihat hal tersebut potensi deadlock, imobilitas akan sangat menonjol di tahun 2014 nanti.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja