Menteri BUMN Akan Kejar Oknum Lain Kasus Garuda Indonesia

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri BUMN Erick Thohir akan menggelar rapat dengan dewan komisaris Garuda untuk evaluasi dan mengejar oknum-oknum lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan penyelundupan motor Harley Davidson lewat pesawat baru.

"Saya akan ada rapat lagi dengan komisaris besok hari Sabtu untuk me-review oknum-oknum lain yang masih juga terlibat dalam kasus tersebut," ujar Erick Thohir di Jakarta, Jumat (6/12).

Erick Thohir  mengatakan rapat dengan komisaris tersebut dilakukan mengingat Garuda sifat perusahaannya terbuka maka harus seperti itu.

Terkait keputusan pemberhentian terhadap Direktur Utama Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Ashkara), menurut Erick, hal tersebut memang harus dilakukan.

"Kemarin saya bilang tentu secara struktural, kementerian apalagi sudah mendapat laporan dari Dewan komisaris dan Komite Audit, di situ rekomendasinya diberhentikan," kata Erick Thohir.

Menteri BUMN itu mengatakan dirinya juga mengambil langkah yang sungguh harus dilakukan, memberhentikan Direktur Utama Garuda Ari Askhara.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir akan terus melihat dan mengejar oknum-oknum lain yang kemungkinan terlibat dalam kasus motor gede Harley Davidson yang diduga diselundupkan melalui pesawat baru Garuda.

Menteri BUMN juga meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea Cukai akan memproses secara tuntas kasus tersebut.

Erick juga menambahkan bahwa kasus ini tidak hanya kasus perdata, namun juga  pidana dan hal ini yang sangat memberatkan.

Di tempat terpisah Presiden RI Joko Widodo menegaskan untuk tidak menggulangi kasus penyeludupan seperti yang terjadi di PT Garuda Indonesia.

"Sudah diputuskan oleh Menteri BUMN. Udah itu tegas sekali. Saya kira pesannya tegas sekali. Jangan ada yang mengulang-ulang seperti itu lagi," kata Jokowi usai peresmian Tol JORR 2 Kunciran-Serpong di Gerbang Tol Parigi, Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

Kepala Negara juga mengapresiasi sikap tegas Menteri BUMN dan tidak ada lagi yang main-main untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum.

"Pesan untuk semuanya, jangan main main," kata Presiden menegaskan. (Ant)