Google+
Loading...
HAM
Penulis: Dewasasri M Wardani 11:28 WIB | Selasa, 31 Juli 2018

Negara Bagian India Cabut Status Warganegara 4 Juta Orang

Ilustrasi. Pencatatan Sipil India mengatakan Senin (30/7), lebih dari 4 juta orang itu gagal menunjukkan dokumen yang sah dan telah dikeluarkan dari daftar warga negara di Assam. (Foto: dw.om)

INDIA, SATUHARAPAN.COM – Pencatatan Sipil India mengatakan Senin (30/7), lebih dari 4 juta orang gagal menunjukkan dokumen yang sah dan telah dikeluarkan dari daftar warga negara di Assam. Warga setempat diminta untuk membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara bagian itu sebelum Maret 1971, ketika gelombang orang melarikan diri dari konflik di negara tetangga Bangladesh dan bermukim di daerah perbatasan.

Dari lebih dari 32 juta orang yang mengajukan permohonan untuk diakui sebagai warga negara India, ada 4.007.707 permohonan ditolak, kata petugas pencatatan sipil Sailesh kepada wartawan di ibu kota negara bagian, Guwahati.

Kelompok Minoritas Khawatir

Ratusan ribu orang dari Bangladesh, melarikan diri ke India selama perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan antara Maret-Desember 1971. Sebagian besar dari mereka menetap di Assam.

Partai nasionalis Hindu dari Perdana Menteri Narendra Modi, yang berkuasa di negara bagian itu sejak 2016 mengatakan, tes kewarganegaraan yang baru bertujuan untuk melindungi penduduk asli dan menindak migrasi ilegal. Namun kritikus mengklaim tindakan itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menargetkan minoritas Muslim di negara itu.

Sailesh, yang menggunakan satu nama, mengatakan registrasi warga tidak dimaksudkan untuk mengusir orang-orang, dan bahwa mereka yang tidak dicatat sebagai warga negara, akan memiliki waktu hingga akhir September untuk mengajukan banding.

"Kesempatan luas akan diberikan kepada orang-orang untuk mengajukan keberatan. Tidak ada warga asli India yang harus takut," kata Sailesh.

Kerusuhan Masa Lalu

Kelompok hak asasi Avaaz yang berbasis di AS mengatakan keraguan, bahwa mereka yang tidak dicatat sebagai warganegara akan memiliki cukup waktu untuk mengajukan kasus mereka.

"Mereka ini mungkin harus melalui (proses) banding yang rumit dan tidak adil tanpa hak untuk berunding, berakhir tanpa harapan untuk tinggal jika mereka kalah," kata direktur eksekutif Avaaz, Ricken Patel dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (30/7).

Ketegangan antara suku-suku asli Assam dan pendatang Muslim yang berbahasa Bengali, telah menyebabkan pecahnya kekerasan mematikan di masa lalu. Pada tahun 1983, lebih dari 2.000 tersangka migran Muslim di Desa Nellie dibantai massa yang marah.

Untuk mencegah kerusuhan, ribuan pasukan paramiliter dikerahkan ke Negara Bagian Assam menjelang pengumuman daftar warganegara. Hasil resmi pencatatan status kewarganegaraan akan dipublikasikan kemudian, setelah klaim yang disengketakan selesai diproses. (dw.com)

Editor : Sotyati

Back to Home