Loading...
EKONOMI
Penulis: Prasasta Widiadi 13:50 WIB | Kamis, 18 Desember 2014

Negara Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Infrastruktur

Negara Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Infrastruktur
Para pemateri yang menyampaikan materi di Seminar Nasional Infrastruktur Untuk Rakyat, Kamis (18/12) di UOB Plaza, Jakarta Pusat. Prof. Dr. Budi Santoso, Dip.HE. (ketiga dari kanan), Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Sinthya Roesly (kedua dari kanan), Koordinator Sekretariat Tripartit UI, ITB, UGM, Prof. Dr. Danang Parikesit (ketiga dari kiri). (Foto-foto: Prasasta Widiadi).
Negara Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Infrastruktur
Dari kiri ke kanan: Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Koordinator Perekonomian, Luky Eko Wuryanto, Direktur Utama PT. Pelindo II, R.J. Lino, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Bambang Triwibowo.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur terutama yang menunjang pengembangan perekonomian.

“Negara harus berperan dan bertanggung jawab dalam infrastruktur rakyat,” kata Prof. Dr. Budi Santoso, Dip.HE, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada Bidang Pengelolaan Aset dalam Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat, Kamis (18/12) di UOB Plaza, Jakarta Pusat.

Selama ini menurut Budi Santoso, infrastruktur terutama dari sistem transportasi lebih banyak diurusi swasta sehingga tidak tertangani dengan baik. Ditambahkannya bahwa pengelolaan infrastruktur yang ditangani swasta memang besar dalam hal modal, tetapi tidak dilakukan monitoring menyeluruh dalam implementasi proyek di lapangan.

“UGM-ITB-UI lebih dahulu memiliki grand design tentang sektor infrastruktur yang dapat menghubungkan berbagai jaringan di pulau pulau di Indonesia, lebih dahulu daripada tol laut yang dicanangkan Joko Widodo,” kata Budi.

“Saat ini infrastruktur tidak hanya meliputi transpotarsi tetapi juga untuk menujang distribusi, pelabuhan yang baik, kereta, dan ruang yang lebar untuk memastikan proses pertumbuhan ekonmi menjadi maksimal,” Budi menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Sinthya Roesly mengemukakan bahwa pihak swasta tidak sama sekali dapat disalahkan dalam buruknya manajemen infrastruktur di Indonesia karena sudah ada pola sendiri dari seluruh konsorsium atau dari berbagai perusahaan yang bergerak di pengembangan infrastruktur.

“Saat ini kami mengembangkan based recommended project,” kata Sinthya.

Based recommended project adalah proyek infrastruktur yang dibangun dengan memperhatikan rekomendasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, swasta, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dan pihak akademisi.

“Kami berharap ada penyamaan persepsi dari para masyarakat, pemerintah, akademisi, para dan investor yang bergerak di sektor pengembangan infrastruktur bagi rakyat,” kata Synthia.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home