Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Prasasta Widiadi 12:25 WIB | Senin, 22 September 2014

Paguyuban DPR Geruduk Kantor Gubernur DKI

Paguyuban DPR Geruduk Kantor Gubernur DKI
Sekelompok massa yang menamakan diri Paguyuban DPR (Daerah Pinggir Rel) mengepung bagian depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9). (Foto-foto: Prasasta Widiadi).
Paguyuban DPR Geruduk Kantor Gubernur DKI
Sekelompok massa yang menamakan diri Paguyuban DPR (Daerah Pinggir Rel) mengepung bagian depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9).
Paguyuban DPR Geruduk Kantor Gubernur DKI
Sekelompok massa yang menamakan diri Paguyuban DPR (Daerah Pinggir Rel) mengepung bagian depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekelompok massa yang menamakan diri Paguyuban DPR (Daerah Pinggir Rel) mengepung bagian depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9).  

Massa DPR tersebut sesungguhnya merupakan warga Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mengungkapkan kekecewaan pada Pemprov DKI karena kurang sosialisasi terhadap penggusuran yang dilakukan pada awal Agustus 2014 lalu.

“Kami meminta Bapak Jokowi dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) keluar sekarang juga, kami tidak peduli,” kata Bambang, warga Tanah Abang sembari memegang mikrofon sementara rekannya memegang speaker yang mengarah ke dalam kantor Gubernur.

Bambang tidak sendirian di belakangnya terdapat kira-kira 60 kepala keluarga yang semuanya merupakan warga Tanah Abang yang digusur pada saat bersamaan.

“Pak Jokowi, Pak Ahok, pikirkan kami sekarang juga pak, kalau saya sama yang tua-tua kehujanan nggak apa-apa, karena rumah kami digusur, asal anak kami jangan. Kami terus terang saat ini sulit pak dapat air bersih,” lanjut Bambang.

Bambang mengaku, setelah digusur, hingga saat ini belum ada tawaran untuk relokasi atau bantuan dari pihak PT KAI atau Pemprov Jakarta. “Setelah digusur, kami dibiarkan begitu saja," Bambang mengakhiri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu pernah mengemukakan bahwa dia meminta warga yang tinggal di daerah “terlarang” oleh kesepakatan dengan Dinas Perumahan (wilayah pinggir sungai, dan pinggir rel kereta api) untuk menyingkir segera.

Basuki Tjahaja Purnama, kala itu mengemukakan bahwa untuk mendisiplinkan warga Jakarta perlu dengan cara yang lebih tegas, dan pihaknya akan terus bekerja sama dengan PT KAI (apabila penggusuran berkaitan dengan hunian yang berada di pinggir rel kereta api), dan dengan Dinas Pekerjaan Umum (apabila penggusuran berkaitan dengan hunian yang berada di pinggir sungai).

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home