Papua-KPK Kerja Sama Pendampingan Pengelolaan Keuangan

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) bekerja sama dalam pendampingan pengelolaan keuangan, sebagai langkah maju dalam penanganan dan penanggulangan korupsi di Bumi Cenderawasih.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, hari Rabu (29/6), mengatakan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan di Bumi Cenderawasih dan kabupaten/kota menunjukkan grafik politik yang positif. 

"Dari hasil audit ini BPK, masih banyak kabupaten yang meraih predikat disclaimer (tidak memberikan tanggapan) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan catatan tertentu," katanya.

Menurut Hery, meskipun demikian indikator menunjukkan pengelolaan keuangan di Papua sudah berjalan dengan baik seperti ketepatan waktu dalam penyusunan APBD, penyusunan LKPD yang tepat waktu serta bagaimana korelasi antara Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS).

"Untuk itu kami meminta tim anggaran kabupaten dan kota agar solid dalam menyusun APBD 2017," ujarnya.

Dia menuturkan dalam penyusunan APBD semua aparatur baik tim anggaran, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendapatan Daerah, Asisten dan Biro Hukum harus ada dalam satu kesatuan yang utuh.

"Tinggalkan ego sektoral masing-masing, kerja sama sekda kabupaten/kota sebagai ketua tim anggaran harus bisa mengintervensi atau mengakomodasi semua unsur menjadi satu kesatuan yang utuh jangan terkesan dalam penyusunan APBD harus tersentral pada satu titik," katanya lagi.

Dia menambahkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus menjadi satu kesatuan dalam penyusunan APBD, sehingga kabupaten/kota harus bekerja keras  dengan adanya pengelolaan keuangan berbasis akrual. (Ant)