Google+
Loading...
RELIGI
Penulis: Reporter Satuharapan 10:17 WIB | Selasa, 04 Juni 2019

Pasca Ramadan, Pemerintah dan MUI Bahas Penyatuan Kalender Hijriyah

Ilustrasi. Pemantauan hilal, bulan sabit muda pertama yang dapat dilihat setelah terjadinya konjungsi (ijtimak, bulan baru) pada arah dekat matahari terbenam yang menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. (Foto: Dok satuharapan.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah melalui Kementerian Agama beserta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus berupaya melakukan penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Pasca Ramadan, MUI akan menggelar forum kajian ilmiah intensif untuk bahas hal tersebut.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan hal itu kepada media seusai Sidang Isbat 1 Syawal 1440 H di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Rencana itu menurut Menag telah disepakati Kemenag dan MUI pada pertemuan pendahuluan yang telah berlangsung pada 21 Mei 2019.

“Benar, di bulan Ramadan dua minggu yang lalu saya telah berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia untuk bagaimana setelah Ramadan ini kita dapat melaksanakan pertemuan intensif tentang penyatuan kalender hijriyah,” ungkap Menag, Senin (3/6), seperti dilaporkan Indah Limy dan dilansir kemenag.go.id.

Forum kajian ilmiah yang akan digelar MUI tersebut menurut Menag akan dihadiri para ahli ilmu falak dan astronomi. “Kemudian diperluas oleh (kehadiran) seluruh wakil ormas Islam sehingga harapannya kita bisa memiliki kalender hijriyah yang disepakati, untuk menetapkan setiap kita memerlukan kesepakatan bersama dalam menetapkan 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah,” ia menambahkan.

Menurut Menag, wacana penyatuan kalender hijriyah ini sejak lama telah dibicarakan. Tidak hanya oleh kalangan ulama dan ahli falak di Indonesia, tetapi juga di Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah. “Kami di Kementerian Agama sendiri sudah berusaha sejak beberapa tahun lalu, dalam berbagai macam pertemuan, sering kita lakukan agar kita bisa menyepakati kriteria yang disepakati bersama sehingga kita memiliki acuan bersama,” kata Menag.

Rencana ini pun memperoleh dukungan DPR. “DPR mendorong pemerintah untuk terus mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membuat kalender bersama. Ini menjadi agenda yang terus-menerus kita lakukan karena kita berharap yang akan datang tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah persamaan-persamaan untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,” kata Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher yang turut hadir dalam Sidang Isbat 1 Syawal 1440H.

 

UKRIDA
Zuri Hotel
Back to Home