PBB Desak Bahrain Hentikan Diskriminasi Syiah

Heiner Bielefeldt, Pelapor Khusus tentang kebebasan beragama dan kepercayaan PBB. (Foto: un.org)

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Pengawas kebebasan beragama PBB pada Kamis (24/4) mendesak Bahrain menghentikan diskriminasi terhadap mayoritas Syiah dan pemimpin spiritual sekte tersebut, yang diusir dari kerajaan Teluk Persia itu pekan ini.

Kasus Sheikh Hussain Mirza Abdelbaqi Najati merupakan ilustrasi gamblang perlakuan buruk yang diterima Syiah di Bahrain, ungkap pakar dan Pelapor Khusus PBB Heiner Bielefeldt dalam sebuah pernyataan.

Heiner Bielefeldt, mengatakan dia menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Hussain Mirza Abdelbaqi Najati terpaksa pergi ke Lebanon pada tanggal 23 April setelah mendapat "tekanan besar dan pelecehan" oleh otoritas Bahrain.

Dari pernyataan yang dikeluarkan kemarin di situs Kementerian Dalam Negeri Bahrain, keputusan mencabut kewarganegaraan Najati dan perintah mengusir dia dari negara itu mungkin telah dibuat mengingat posisinya sebagai otoritas keagamaan senior dan berpengaruh di antara warga Syiah, sebagai mayoritas penduduk di negara itu.

Heiner Bielefeldt mengatakan bahwa dirinya sudah menghubungi pemerintah Bahrain untuk menekankan “keprihatinan” atas “diskriminasi bermotif agama” terhadap Najati.

“Menargetkan tokoh Syiah paling senior dan berpengaruh di Bahrain bisa menimbulkan intimidasi dan hal itu mendiskriminasi semua kaum Syiah di negara itu karena kepercayaan agamanya,” katanya.

“Diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan merupakan pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental,” tambahnya.

Najati, wakil Bahrain dari pemimpin Syiah Ayatullah Ali al-Sistani yang berbasis di Irak, termasuk di antara 31 warga Bahrain yang kewarganegaraannya dicabut pada November 2012 atas tuduhan mengancam keamanan negara, lebih dari setahun setelah otoritas menumpas pemberontakan Syiah pada Maret 2011.

“Hukum internasional, khususnya Deklarasi HAM Universal, melarang perampasan kewarganegaraan, termasuk atas dasar agama,” kata Bielefeldt, mantan kepala departemen HAM Jerman. (AFP/un.org)