Loading...
DUNIA
Penulis: Yan Chrisna Dwi Atmaja 08:53 WIB | Jumat, 19 Desember 2014

PBB Perlu Waktu Buat Keputusan Soal Resolusi Palestina

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Villa Taverna di Roma pada 15 Desember 2014. Kerry dan Netanyahu bertemu saat AS dan Israel merumuskan tanggapan mereka terhadap rancangan resolusi PBB yang menetapkan jadwal dua tahun untuk kesepakatan perdamaian Israel-Palestina. (Foto: AFP)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM - Perundingan-perundingan soal rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan persyaratan bagi tercapainya kesepakatan akhir perdamaian Israel-Palestina, akan membutuhkan waktu, kata Yordania, Kamis (18/12), dengan mengindikasikan bahwa pemungutan suara di Dewan Keamanan tidak akan segera terjadi. 

Yordania menyampaikan rancangan itu kepada Dewan Keamanan pada Rabu, mewakili Palestina --yang mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk membahas rancangan tersebut. 

"Akan perlu waktu," kata duta besar PBB untuk Yordania Dina Kawar kepada para wartawan. 

Yordania bersama Inggris dan Prancis berharap dapat membuat rancangan resolusi yang bisa disahkan dengan suara bulat di tingkat Dewan Keamanan dan tidak akan digugurkan oleh Amerika Serikat. 

Washington telah berulang kali menggunakan hak vetonya (hak penolakan) terhadap resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang dianggap merongrong Israel sang sekutu dekatnya. 

Rancangan resolusi Palestina itu menetapkan tenggat 12 bulan untuk menyelesaikan perundingan soal penyelesaian akhir serta akhir 2017 sebagai kerangka waktu bagi Israel untuk menyelesaikan langkah-langkah penarikan dari wilayah-wilayah Palestina. 

Kesepakatan damai akhir itu akan membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara bersama, demikian menurut rancangan tersebut. 

Namun, batas waktu yang disebutkan dalam rancangan resolusi bagi kesepakatan akhir serta penarikan Israel tampaknya tidak akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat. 

Pemerintah AS menentang langkah-langkah untuk melumpuhkan para perunding melalui sebuah resolusi PBB --terutama terkait upaya untuk menetapkan tenggat bagi penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat. 

"Ini bukan hal yang bisa dijadikan dasar untuk mencapai kesepakatan terhadap resolusi seperti yang dirancang itu dan karena itulah kita perlu menjalankan tugas," kata seorang diplomat Dewan Keamanan. 

"Yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kita mencapai sesuatu yang mengharuskan konsensus bisa tercapai. Tujuan yang kita miliki adalah mencapai kesepakatan, yang berarti bahwa kita menginginkan adanya resolusi yang bisa disetujui semua pihak," kata diplomat tersebut. 

Prancis, yang bekerja sama dengan Inggris dan Jerman, melakukan tekanan dengan rancangan terpisah menyangkut upaya menghidupkan kembali proses perdamaian, namun tidak jelas kapan upaya-upaya itu akan dapat membuahkan hasil.

"Kami terus melakukan tugas kami tentang resolusi yang dapat menghasilkan konsensus. Kami sedang mengerjakan rancangan berdasarkan pandangan Eropa dan akan lihat apakah kita bisa membuat kemajuan," kata seorang diplomat Eropa. 

Jika disahkan, resolusi Dewan Keamanan tentang upaya menghidupkan kembali perundingan damai Israel-Palestina akan menandai sebuah langkah kunci setelah gagalnya Amerika Serikat dalam menjalankan upaya besar-besaran untuk memulai kembali dorongan menuju perundingan damai pada April. 

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memperingatkan bahwa jika tidak kembali kepada perdamaian, kekerasan akan terus berlangsung di lapangan dan perang bisa menyala kembali, menyusul terjadinya pertumpahan darah 50 hari di Gaza pada musim panas tahun ini. (AFP)


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home