Pelanggaran HAM Papua Masuk Komunike Pacific Islands Forum

POHNPEI, SATUHARAPAN.COM - Para pemimpin Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Forum (PIF) memasukkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dalam komunike bersama, yang dikeluarkan usai berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin Pasifik di forum tersebut di Pohnpei, ibukota negara federal Mikronesia.

Komunike bersama diterbitkan setelah KTT berlangsung sejak 8 hingga 10 September.

Komunike yang diterbitkan tersebut terdiri dari 46 butir yang terbagi dalam 19 bagian. Komunike bersama ini tampaknya lebih menekankan pada masalah-masalah pembangunan dan ekonomi, terutama perikanan dan perubahan iklim. Namun, isu pelanggaran HAM Papua tampaknya tidak bisa diabaikan dan tetap dicantumkan dalam satu butir komunike, yaitu butir ke-18.

"Para pemimpin mengakui sensitivitas isu Papua dan setuju bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua tetap menjadi agenda mereka. Para pemimpin juga meneyepakati pentingnya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait dengan isu ini," demikian bunyi salah satu butir komunike, yang diterima oleh satuharapan.com hari ini (12/9).

Sebelumnya, dalam KTT PIF ke-46 di Port Moresby tahun lalu, PIF dalam komunikenya mengeluarkan rekomendasi yang lebih jelas. PIF meminta dijajakinya mengirimkan tim pencari fakta ke Papua, terkait pelanggaran HAM. Untuk itu, Ketua PIF ketika itu, yakni Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, diminta untuk membicarakannya dengan pemerintah Indonesia.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal PIF, Dame Meg Taylor yang berbicara sebelum KTT,  isu Papua dianggap sensitif oleh beberapa pemerintah di Pasifik walaupun isu itu tetap masuk dalam agenda untuk dibahas.

Menurut Dame Meg Taylor, ia mendapat informasi bahwa  Kedutaan Besar Indonesia di Suva telah mengatakan kepada Sekretariat PIF bahwa Jakarta tidak akan menyambut delegasi PIF jika menggunakan istilah pencari fakta.

Menurut Taylor, Indonesia tidak senang bahwa isu hak asasi manusia di Papua dikaitkan dengan isu yang lebih luas, yaitu penentuan nasib sendiri atau referendum, pada saat yang sama dengan gerakan kemerdekaan di Kaledonia Baru, Bougainville dan Guam sedang mempersiapkan diri untuk melakukan referendum.

Menurut dokumen komunike yang diperoleh satuharapan.com, KTT PIF kali ini dihadiri oleh pemimpin negara dan pemerintahan Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Republik Nauru, Selandia Baru, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.

Solomon Islands diwakili oleh Deputi Perdana Menteri, sedangkan Fiji, Niue dan Republik Papau diwakili oleh menteri luar negeri. Ada pun Kiribati diwakili oleh utusan khusus.

Selain dihadiri oleh anggota, KTT kali ini juga dihadiri oleh anggota associate, yaitu French Polynesia, Kaledonia Baru dan Tokelau. Mereka diperkenankan turut dalam sesi-sesi resmi.

Sedangkan yang hadir sebagai peninjau adalah The Commonwealth of the Northern Marianas Islands, Timor Leste, Wallis dan Futuna, Bank Pembangunan Asia, the Commonweath Secretariat, PBB, the Western and Central Pacific Pacific Fisheries Agency (PIFFA), Pacific Power Association (PPA), Secretariat of Pacific Community (SPC), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) dan the University of the South Pacific (USP).

Salah satu keputusan penting dari KTT PIF ke-47 ini ialah diterimanya French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai anggota penuh. Di mata sementara kalangan ini adalah sebuah keputusan berani karena French Polynesia dan Kaledonia Baru adalah wilayah kekuasaan Prancis, yang pada KTT ini diwakili oleh dua organisasi yang berjuang untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri.

Selain itu diputuskan pula bahwa KTT PIF tahun depan akan dilaksanakan di Samoa, sedangkan KTT PIF 2018 di Nauru dan 2019 di Tuvalu.

Editor : Eben E. Siadari