Pemerintah akan Mempercantik Arsitektur Masjid Istiqlal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima Panitia Renovasi Masjid Istiqlal. Pertemuan digelar di Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat, Kamis (11/4).

Menag membuka pertemuan dengan mengatakan mendengarkan paparan dari Kementerian PUPR terkait rencana renovasi Masjid Istiqlal, masjid negara yang memiliki sejarah panjang dan saat ini perlu direnovasi.

Hadir dalam kesempatan itu, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar dan jajarannya, perwakilan Kementerian PUPR, konsultan perencanaan, Kepala Biro Umum Setjen Kemenag Syafrizal, dan jajaran Ditjen Bimas Islam.

Dalam paparannya, Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Diana K menjelaskan, ada lima ruang lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal Jakarta, yaitu penataan kawasan, arsitektur, interior, renovasi sistem mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP), dan signage.

“Kami akan mempercantik bentuk arsitektur karena Masjid Istiqlal merupakan salah satu cagar budaya, jadi kami tidak bisa mengubah bentuknya melainkan mempercantik,” ujar Diana, seperti dilansir situs resmi kemenag.go.id.

Ia menambahkan, tahapan proses lelang untuk renovasi Masjid Istiqlal dengan nilai total pekerjaan Rp577.886.000.000 tersebut sudah selesai diilaksanakan. Saat ini sedang menunggu penetapan pemenang dari Menteri PUPR. Selain mempercantik bentuk arsitektur nantinya akan dilakukan penerapan teknologi, peningkatan keamanan, kenyamanan, kontekstual, efisien, lingkungan dan mendesain fungsi utama masjid.

Ada tiga zona yang akan menjadi fokus penataan dan renovasi Masjid Istiqlal, yakni: zona utama sebagai area kegiatan masjid dan kegiatan sosial, zona pendukung sebagai penunjang pedestrian berupa taman dan plaza publik, dan terakhir zona publik.

“Jadi kita akan menjadikan Masjid Istiqlal bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai bangunan publik yang ramah dan terbuka dengan penambahan plasa plasa terbuka terhadap bangunan sekitar, kawasan sekitar, dan akses transportasi publik,” Diana menjelaskan.

Seusai pemaparan dari Kementerian PUPR, Menag pun mempersilakan jajaran pengurus Masjid Istiqlal untuk menanggapi dan memberi masukan terkait paparan renovasi Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar mengatakan problem utama yang dihadapi saat ini adalah penataan atau menambah kawasan parkir di Masjid Istiqlal.

“Mohon dipertimbangkan, kalau perlu hal ini kita disampaikan ke Presiden. Kedua masalah waktu pelaksanaan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan,” kata Nasarudin.

“Begitu juga dengan aktivitas anak-anak sekolah saat pelaksanaan renovasi dan ini belum ada jalan keluarnya. Termasuk penataan sungai, terutama saat air pasang, sungai mengeluarkan aroma yang tak sedap,” ia menambahkan.

Nasarudin menambahkan Mesjid Istiqlal merupakan masjid ketiga terbesar di dunia yang mampu menampung sekitar 250.000 jemaah.

“Saya menganut semakin cepat semakin baik. Kalau kita tunggu masjid sepi tidak akan sepi sepi. Jadi harus segera dilakukan renovasi secara besar-besaran terhadap Istiqlal,” kata Menag.

“Selama pekerjaan bisa simultan jangan kita tunda-tunda pelaksanaannya,” Menag berharap.

Pada akhir pertemuan, Menag menyatakan prinsip dari pertemuan ini adalah menyamakan keiinginan niat dan komitmen untuk sesegera mungkin memulai pekerjaan renovasi, tentu dengan tetap menjalani semua prosedur yang harus ditempuh.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran PUPR dan semua yang hadir, ini adalah sesuatu yang tentu punya makna tersendiri dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya kita untuk senantiasa memfasilitasi kebutuhan umat beragama, khususnya umat Islam, dalam menjalankan kewajiban kegamaannya di negara yang sangat agamis,” kata Menag.

“Ini punya makna agamis tersendiri dan saya tentu harus mengingatkan diri saya dan semua bagaimana agar rencana renovasi Masjid Istiqlal ini mendatangkan keberkahan, karenanya tidak cukup hanya niat dan komitmen, namun seluruh proses yang dilalui dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak memyimpang denga regulasi dan nilai agama yang kita anut,” Menag menegaskan.