Pemerintah Mendatang Diharapkan Peduli Pengelolaan Hutan Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah mendatang diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong dan meningkatkan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan di sekitar hutan.

Kordinator program LSM Kemitraan, Hasbi Berliani dalam "Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat" di Jakarta, Rabu (16/4) mengatakan, pengelolaan hutan oleh masyarakat berpotensi besar untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

"Oleh karena itu pemerintah mendatang kita harapkan memiliki komitmen yang kuat untuk program tersebut, mulai dari perencanaan, koordinasi dari pusat ke daerah dan penyediaan anggaranyang cukup," katanya. 

Hasbi menguraikan tiga faktor yang menghambat pencapaian target program pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia yaitu prosedur pengurusan izin yang panjang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang lemah, serta anggaran yang tidak memadai.

"Prosedur pengurusan izin di pusat harus melewati 29 meja, belum prosedur di daerah yang tidak kalah rumit," katanya.

Dampaknya, pengurusan untuk mendapatkan izin pengelolaan hutan oleh masyarakat bisa memakan waktu satu hingga tiga tahun.

Sementara itu dana yang dianggarkan Kementerian Kehutanan sangat kecil, hanya sekitar Rp 21 miliar per tahun, padahal idealnya sekitar Rp300 miliar per tahun atau Rp 600.000 per ha.

Akibatnya, katanya, pencapaian pengelolaan hutan oleh masyarakat selama tahun 2010-2013 baru sekitar 300.000 ha dari target 2,5 juta ha.

Atas berbagai permasalahan tersebut, maka forum yang diadakan oleh The Center for People and Forests (RECOFTEC), Kementerian Kehutanan, Kemitraan dan Forum Komunikasi Kehutanan dan Masyarakat (FKKM) akan mengajukan rekomendasi kepada pemerintah mendatang, baik presiden maupun parlemen agar sungguh-sungguh meningkatkan program pegelolaan hutan berbasis masyarakat tersebut.

Sekretaris Eksekutif FKKM Andri Santosa mengatakan pemerintah baru harus meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan, dengan mengalokasikan sedikitnya 30 persen kawasan hutan untuk masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar 33.000 desa di sekitar hutan dapat membaik.

Ia mengatakan, jumlah golongan putih (golput) di pedesaan kecil, maka alangkah baik jika aspirasi masyarakat pedesaan ini dipertimbangkan.

Lebih lanjut, Hasbi mengatakan, dalam rangkaian pesta demokrasi di Indonesia saat ini, jargon-jargon kampanye perlu memperhatikan pemberdayaan masyarakat untuk meraih simpati masyarakat di pedesaan.

Tanpa menyebut nama, Ia mengingatkan, salah seorang calon presiden berlatar belakang sarjana kehutanan dan salah seorang pemimpin partai juga adalah ahli kehutanan. (Ant)