Pemerintah Segera Selamatkan Imigran yang Terkatung-Katung di Laut

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto mengatakan langkah utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi gelombang imigran iregular asal Rohingya dan Bangladesh yang masih terkatung-katung di laut adalah segera menyelamatkan. Selain itu, sangat penting untuk mengidentifikasi dan menangkap jaringan para kriminal (smuggler/trafficker) yang berada di belakang insiden kemanusiaan itu.

"Pada saat yang bersamaan, kita juga perlu mengatasi akar masalah dari persoalan kemanusian di kawasan kita ini," kata Andy dalam keterangan persnya di Aula DPP PKB, Graha Gus Dur Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

Karena itu, kata Andy melalui mekanisme dan dasar prinsip-prinsip ASEAN, Indonesia perlu berbicara lebih tegas kepada Pemerintah Myanmar agar bersedia mengakui keberadaan warga Rohingya dan melakukan langkah-langkah perbaikan di wilayah Rakhine State agar tidak memicu dan memperbesar arus imigran keluar dari wilayah Myanmar dengan melakukan perjalanan di laut yang penuh bahaya dan risiko.

"Atas undangan Menlu Malaysia, Menlu RI dan Menlu Thailand, telah mengadakan pertemuan bilateral pada 20 Mei 2015 di Putra Jaya untuk mencari solusi penanganan imigran ireguler yang terjadi belakang ini," kata dia.

Hasil pertemuan, lanjut Andy, tertuang dalam Joint Statement yang mencakup beberapa hal penting. Pertama, komitmen Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam membantu mencari penyelesaian akar permasalahan.

Kedua, lanjut Andy peran negara-negara yang terkena imbas, khususnya kesepakatan Indonesia dan Malaysia untuk tanggap darurat terhadap 7.000 imigran yang saat ini masih terkatung-katung di laut.

"Ketiga penggalangan komitmen masyarakat internasional dengan penanggulangan masalah migran ireguler, dalam pengelolaan 'a designated area' sebagai tempat penampungan bersama," kata dia.

Andy menambahkan, yang keempat adalah peran ASEAN melalui instrumen terkait, yaitu meminta ASEAN Ministering Meeting on Transnational Crime untuk melakukan pertemuan darurat dan mendorong finalisasi ASEAN Convention on Trafficking in Person.

Untuk itu, kata Andy, sebagai bentuk tanggapan dari negara-negara di kawasan, khususnya yang paling terkena dampaknya, Thailand telah mengundang negara-negara termasuk Indonesia, dan UNHCR, IOM, dan UNODC, untuk menghadiri pertemuan khusus di Bangkok pada tanggal 29 Mei 2015, membahas dan mencari solusi bersama terhadap masalah imigran Rohingya dan Bangladesh.

"Thailand mengundang 17 negara untuk membahas dan mencari solusi bersama terhadap masalah imigran Rohingya dan Bangladesh," katanya.

Editor : Sotyati