Pemilu 2014: Golput Masih Jadi Pemenang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Golput (golongan putih), yaitu warga yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, tampaknya masih menjadi pemenang dalam pemilihan umum legislatif 2014.  

Hal itu, misalnya tergambar dari hasil hitung cepat yang dilakukan Cyrus Network yang bekerjasama dengan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Hasil itu menyebutkan  bahwa jumlah warga yang tidak memilih sekitar 24,8 persen dari  185 juta pemilih.

Padahal di antara partai peserta pemilu, PDI Perjuangan yang diperkirakan memperoleh suara terbanyak  diperkirakan sekitar  19,1 persen, dan masih berada di bawah angka Golput.

Angka tersebut lebih rendah dibanding pemilihan umum legislatif 2009, di mana sebanyak  29,01 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari 171 juta pemilih yang terdaftar. Pada pemilu 2009 ini, Golput juga menjadi pemenang, karena Partai Demokrat sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak hanya mencapai 20,8 persen.

Perbedaan angka Golput pada tahun 2009 dan 2014 menunjukkan persentase yang lebih besar pada 2009. Namun demikian, jika dilihat dari jumlahnya, angka Golput masih tinggi. Pada pemilihan umum 2009, 29,01 persen angka Golput sama dengan  sekitar 49,6 juta pemilih.

Pada pemilu 2009, Golput tidak hanya ditandai dengan tidak hadir di TPS (tempat pemungutan suara), tetapi juga dilakukan antara lain dengan memilih secara tidak sah. Hal ini dilakukan oleh pemilih yang khawatir surat suaranya akan digunakan untuk manipulasi.

Angka tidak sah pada pemilu 2009 mencapai 14,4 persen atau sekitar 17,5 juta dibandingkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jika hal ini digabungkan sebagai bagian dari Golput, maka angkanya menjadi  sekitar 67 juta. Itu berarti 39,1 persen. Hal ini angka yang sangat tinggi dibandingkan angka tertinggi perolehan suara partai (20,8 persen)

Sedangkan pada pemilu 2014, angka 24,8 persen berarti  46,4 juta pemilih dari 185 jumlah pemilih terdaftar.  Dan angkanya mungkin akan lebih tinggi setelah penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diketahui jumlah suara tidak sah.