Google+
Loading...
INDONESIA
Penulis: Dewasasri M Wardani 13:44 WIB | Selasa, 27 Agustus 2019

Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota, Ancaman Penebangan Hutan

Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. (Foto: bbc.com)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, disebut berpotensi menyebabkan deforestasi hutan Kalimantan, yang disebut sebagai "paru-paru Indonesia". Tetapi di sisi lain, langkah ini dianggap akan membuat perekonomian lokal melesat.

Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, direncanakan menjadi pusat pemerintahan baru pada tahun 2024.

Ibu kota itu direncanakan akan memiliki luas sekitar 180.000 hektar atau hampir tiga kali luas Jakarta saat ini.

Dibangun di Kawasan Bukit Soeharto

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, ibu kota baru akan dibangun di Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang terdiri atas hutan produksi, hutan lindung, dan hutan yang digunakan untuk penelitian Universitas Mulawarman.

Di bagian Selatan, terdapat Bukit Bangkirai, yang merupakan pusat konservasi orang utan.

Isran memastikan ibu kota itu hanya akan dibangun pada bagian hutan produksi, atau area yang menurut regulasi dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Komitmen mempertahankan kawasan hutan juga diutarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

"Hutan lindung di Kaltim tidak akan diganggu,” katanya.

Meski begitu, Juru Kampanye Senior Greenpeace Kalimantan Timur, Jasmine Puteri, tetap khawatir dampak lingkungan yang ditimbulkan meningkatnya kebutuhan lahan terkait proyek tersebut.

Di Jakarta, misalnya, pembangunan telah melebihi tata ruang yang direncanakan.

"Takutnya perencanaan tata ruang ini, walau dibilang di hutan produksi, ketika dia nanti melebar dan meluas, kita tidak bisa memastikan bahwa ada jaminan (pembangunan) akan dilakukan di area yang telah didesignasi,” katanya.

Hingga kini saja, menurut data Walhi dari tahun 2015 sampai 2018, terdapat lebih dari 3.487 titik panas di Kutai Kertanegara, dan daerah bekas kebakaran hutan dan lahan seluas lebih dari 35.000 hektar. Tahun ini, jumlah titik panas itu mencapai 105 titik.

Jasmine khawatir pembangunan ibu kota baru akan menambah kerusakan hutan akibat meningkatnya kebutuhan akan lahan baru.

Meski kebakaran hutan bukan masalah utama di Kalimantan Timur, seperti Kalimantan Tengah, potensi kebakaran hutan di daerah itu juga harus jadi perhatian, kata Jasmine.

Untuk menghindari hal itu, Jasmine menyarankan pemerintah untuk menyusun rencana tata kota yang komprehensif untuk memastikan daya dukung dan daya tampung daerah itu sebagai ibu kota negara.

Bagaimana Tahapan Pembangunannya?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki,  mengemukakan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru akan dibagi dalam tiga cluster.

Pertama adalah, desain kawasan untuk menentukan tata ruang yang akan diselesaikan tahun ini atau minimal sampai dengan tahun 2020.

Untuk prasarana dasarnya, seperti jalan dan air, termasuk bendungan, Basuki mengaku sudah mendesain dan mendapat lokasi pembangunan bendungan itu.

"Nanti pada tahun 2020, kalau tadi Bapak (Presiden) bilang, akhir atau mungkin pertengahan 2020, design and build kita mulai," kata Basuki.

Pembangunan gedung dan infrastruktur ibu kota baru diestimasi akan memakan waktu tiga sampai empat tahun.

Pemerintah terlihat optimistis dengan target itu karena menurut keterangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, sebagian besar lahan yang dibutuhkan untuk ibu kota adalah milik pemerintah.

Hal itu, ujar Sofyan, akan mempermudah proses pembebasan lahan.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan segera menyiapkan rancangan undang-undang terkait pemindahan ini.

"Sehubungan dengan itu, pemerintah akan segera menyiapkan RUU untuk disampaikan ke DPR RI," katanya.

Biaya pemindahan ibu kota, menurut Jokowi, akan menghabiskan Rp466 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 19 persen  akan didanai APBN.

"(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," kata Jokowi.

Alasan Pemindahan

Presiden Jokowi memaparkan beragam alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya adalah beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Jokowi.

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," katanya.

Mengapa di Kalimantan Timur?

"Pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor," katanya.

Kedua, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik koordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," kata Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektare.

Apa Dampak Ekonomi dan Sosialnya?

Farid Nurrahman, dosen perencanaan wilayah kota Institut Teknologi Kalimantan, mengatakan beroperasinya ibu kota akan berdampak pada perputaran uang, yang menyebabkan peningkatan ekonomi yang pesat di Kalimantan Timur.

Dari segi sosial, Farid tidak melihat adanya potensi pertentangan antara para pendatang dan para masyarakat lokal.

"Masyarakat Kalimantan Timur secara sejarah adalah masyarakat yang memang dikenal baik menerima pendatang," kata  Farid.

Selain itu, kata Farid, dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lainnya, daerah Kalimantan Timur bisa disebut yang paling urban, sehingga perpindahan ibu kota tidak akan mengganggu pola kehidupan masyarakat yang ada.

Yang perlu diperhatikan, kata Farid, adalah daerah Samarinda dan Balikpapan, yang memang sudah merupakan wilayah perkotaan, dan akan mendukung daerah ibu kota.

Kajian mengenai kedua daerah itu krusial agar ke depannya, daerah urban itu tidak akan mengalami persoalan-persoalan seperti yang dihadapi di Jakarta, seperti kemacetan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan Jakarta?

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," katanya.

Menurut dia, sudah ada anggaran sebesar Rp571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration. Jokowi menegaskan, rencana itu tetap terus dijalankan.

"Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi," katanya.

Sejumlah Infrastruktur Sudah Disiapkan

Sementara itu, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menilai penunjukan wilayahnya sebagai ibu kota negara sudah tepat. Sejumlah infrastruktur sudah dipersiapkan, bahkan sebelum ada isu mengenai perpindahan ibu kota negara, jelas Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud.

"Ini keputusan yang sangat baik," kata Abdul Gafur kepada wartawan Muhammad Irham yang dilansir BBC News Indonesia, Senin (26/8).

Abdul menambahkan, saat ini pembangunan jembatan tol sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan Balikpapan dengan PPU sedang dibangun.

"Jembatan ini pas dengan bandaranya, dari bandara internasional (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) itu 10-15 menit bisa sampai di Penajam Paser Utara," katanya.

Selain itu, proyek yang sedang dibangun juga adalah jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kariangau di Balikpapan dan Buluminung.

"Saat ini sudah mencapai 75 persen, mudah-mudahan akhir tahun ini atau awal tahun depan bisa nyambung ke Balikpapan," kata  Abdul Gafur.

Proyek jembatan juga akan disambungkan ke Samarinda. "Jadi kita memakan waktu ke Samarinda dari tiga jam ke satu jam, bahkan kurang. Ini sudah dipersiapkan sebelum adanya isu pemindahan ibu kota," kata Abdul Gafur.

Untuk kebutuhan listrik, kata Gafur, saat ini Kabupaten PPU mengalami surplus. Artinya, kebutuhan listrik masih sangat cukup, bahkan berlebih.

Untuk menopang kebutuhan listrik saat menjadi ibu kota negara nanti, Pemkab berencana untuk membangun pembangkit listrik di mulut-mulut tambang.

"Nah, di Penajam Paser Utara itu, Alhamdullilah, batubara sangat banyak," kata Abdul.

Abdul Gafur Mas'ud meyakini ketika ibu kota negara pindah ke tempatnya, dampak pertumbuhan ekonomi akan terasa di Kalimantan Timur hingga ke Indonesia bagian timur.

"Saya yakin Kaltim dan Kalimantan pembangunannya akan merata. Dari Pulau Sulwaesi, Halmahera, Maluku dan Papua pasti akan terbangun dengan cepat," katanya.

Sesaat setelah pengumuman, beberapa warga Kabupaten Penajam Paser Utara mengaku gembira.

"Alhamdulillah, kita berbangga sekali. Harapannya SDM-nya semakin meningkat dari sebelumnya," kata Walihsal kepada wartawan Samir di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Namun, ada pula yang mengaku "deg-degan".

"Senangnya dekat dengan pusat pemerintahan. Pastinya ke depan PPU akan semakin jauh lebih diperhatikan. Deg-degannya, ASN harus punya kinerja semakin lebih baik karena dekat dengan pusat pemerintahan," kata Hesti Purwati, guru berusia 32 tahun.

 

UKRIDA
Gaia Cosmo Hotel
7 Dasawarsa BPK Penabur
Zuri Hotel
Back to Home